REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Kepala kepolisian Filipina Ronald dela Rosa mengatakan lebih dari 1.900 orang atau sekitar 36 orang per hari, tewas dalam upaya "memerangi" narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di negara itu. Jumlah kematian terkait perang narkoba ini terus meningkat sejak Presiden Rodrigo Duterte yang mencanangkannya menjabat sebagai presiden baru Filipina tujuh pekan lalu.
Direktur Jenderal Ronald dela Rosa mengatakan dalam dengar pendapat Senat tak ada kebijakan untuk membunuh pengguna narkoba. Menurutnya sekitar 1.100 kematian masih diselidiki.
"Kami bukan penjagal. Sisa yang tewas merupakan orang yang tewas dalam operasi antinarkotika polisi," kata dela Rosa.
Dela Rosa mengatakan sekitar 750 orang mati terbunuh dalam operasi polisi melawan narkoba. Sementara kematian lain sisanya sedang diselidiki.
Dela Rosa mengatakan, sejak operasi perang melawan narkoba diluncurkan, hampir 700 ribu orang yang terdiri dari pengguna dan pedagang narkoba menyerahkan diri. Ia mengatakan telah ada penurunan kejahatan secara keseluruhan, meski pembunuhan meningkat.
"Tak semua kematian yang sedang diselidiki terkait dengan narkoba," kata dela Rosa menambahkan 40 pembunuhan tercatat terkait permusuhan atau perampokan.
Ia juga mengatakan, sekitar 300 personelnya yang diduga terlibat perdagangan narkoba sedang diselidiki. Jika terbukti bersalah mereka akan dipecat dan didakwa di pengadilan.
Senator Frank Drilon setelah deposisi kepala polisi mengatakan operasi ini memiliki efek mengerikan. Menurutnya ia prihatin dengan jumlah kematian yang terus bertambah.
Duterte yang dijuluki "The Punisher", telah menjanjikan akan menghapus kejahatan narkoba dari Filipina. Ia memperingatkan para pedagang narkoba mereka mempertaruhkan nyawa mereka.
Saat ini penyelidikan sedang dilakukan oleh kritikus presiden, Senator Leila de Lima. Ia memanggil pejabat polisi dan antinarkotika untuk memberikan penjelasan atas kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. De Lima mengatakan ia khawatir pembunuhan akan meluas dan penegak hukum serta warga menggunakan tindakan keras untuk melakukan pembunuhan dengan impunitas.
Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Filipina mengatakan, sangat prihatin dengan laporan pembunuhan di Filipina. Departemen Luar Negeri Filipina mendesak pemerintah Duterte mematuhi norma-norma hak asasi manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika