REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Penguasa Indonesia (Apindo) menilai akses terhadap permodalan dan bunga kredit perbankan yang masih tinggi masih menjadi kendala sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk berkembang.

Ketua Apindo Bidang UKM Nina Tursina mengatakan, pemerintah masih perlu memaksimalkan program-program yang berpihak pada sektor UKM. Apalagi berdasarkan data Bank Indonesia sektor UKM terbukti dapat berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 60,3 persen.

"Saya harap pemerintah lebih memaksimalkan program-programnya agar mereka bisa mengembangkan usaha mereka secara maksimal. Karena masih banyak di daerah-daerah yang tidak bisa mengembangkan usahanya karena kekurangan modal,"ujar Nina Tursina pada Republika, Ahad (28/8).

Selain masalah permodalan, bunga yang tinggi, plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan mereka serta agunan juga menjadi kendala industri UKM berkembang. Apalagi menurutnya untuk biaya produksi dana bahan baku tidaklah sedikit. Di tengah situasi ekonomi yang masih lamban saat ini plafon Rp 25 juta dinilai tidak cukup.

"Seperti industri kreatif, pengembangan fashion aksesoris, makanan dan minuman. Tapi kalau bunganya masih tinggi dan plafonnya terbatas mereka sulit berkembang," katanya.

Menurut Nina, seharusnya peran pemerintah benar-benar dapat membantu mempersiapkan SDM yang siap pakai sesuai dengan keahlian masing-masing. Diperlukan pembinaan khusus dan pemberian fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga akses modal mudah dan pelaku usaha dapat menguasai pasar.

Selain itu, juga harus didampingi oleh database yang benar-benar update dan mudah diakses oleh semua UKM yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan keahlian yang ditekuni.

"Hal -hal tersebut sangat penting. Karena produk dia sudah bagus, sudah menguasai pasar, dan sudah stabil order, tapi kalau dia tidak bisa meningkatkan ya tidak akan membantu ekonomi tumbuh," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika