REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) akan meminta bantuan TNI untuk memaksimalkan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini karena terdapat sekitar 2 juta KIP kini masih terhenti distribusinya di kecamatan atau kelurahan. Selain itu, ada sekitar delapan persen kartu berstatus retur (dikembalikan).

Sekretaris Jenderal Asosiasi ‎Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Nurdin Abdullah mengatakan, sejauh ini pemerintah daerah (Pemda) baik kabupaten/kota maupun provinsi melalui dinas pendidikan sudah bekerja dalam menyalurkan KIP secara tepat sasaran. Namun, Nurdin menyebut bahwa hal ini tidak cukup. Kemendikbud seharusnya melakukan kerja sama secara 'formal' dengan asosiasi pemda guna memaksimalkan program tersebut.

"Sekarang juga jalan, cuma kurang efektif‎. Seharusnya Kemendikbud bisa lebih efektif dengan melakukan kerja sama antara jaringan seperti Apkasi maupun Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)," kata Nurdin ditemui di Jakarta, Rabu (31/8).

Bupati Bantaeng ini menuturkan, kerja sama melalui sejumlah asosiasi seperti Apkasi yang memiliki 416 anggota bisa membuat program penyaluran KIP lebih baik karena lebih terkoordinir. Sehingga meski program ini memang sudah dipersiapkan melalui pemerintah pusat, kementerian tetap harus menggandeng pemda untuk bekerja sama.

"Kalau menggandeng asosiasi ini jauh lebih efektif karena koordinasinya tidak terpencar. Jadi satu di koordinasi oleh asosiasi baik kabupaten maupun kota dan provinsi," ujar Nurdin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika