REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar rapat kerja nasional. Momen itu dimanfaatkan untuk melaporkan semua aset milik Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Satu-persatu, para perwakilan pengurus setiap provinsi melaporkan langsung perkembangan wakaf yang telah dilakukan pengurus Muhammadiyah setiap daerah.

Pengurus setiap daerah turut melaporkan aset-aset yang dimiliki Muhammadiyah, termasuk kondisi perkembangan sertifikasi yang hendak diterapkan kepada semua aset.

Sesuai laporan yang disampaikan, ditegaskan pentingnya badan-badan wakaf yang dimiliki Muhammadiyah seluruh Indonesia, karena potensi pemanfaatan untuk umat yang besar.

Sayangnya, didapatkan pula sejumlah aset milik Muhammadiyah di sejumlah provinsi yang masih belum tersertifikasi, baik berupa tanah maupun bangunan.

Ketua Bidang Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah, Goodwill Zubir, mengungkapkan aset-aset Muhammadiyah yang saat ini tersertifikasi memang baru 25 persen.

Maka itu, ia berharap rapat kerja nasional dijadikan momentum pengurus untuk menginventarisasi seluruh aset Muhammadiyah, yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kita menargetkan periode ini 80 persen aset sudah disertifikasi atas nama Muhammadiyah," kata Goodwill kepada Republika saat ditemui di STMIK Muhammadiyah Ciracas, Sabtu (3/9).

Rakernas sendiri mengusung tema Produktivitas Wakaf dan Kehartabendaan yang Menggerakan, Mencerahkan dan Mensejahterakan untuk Indonesia Berkemajuan. Dihadiri langsung Goodwill Zubir, hari kedua rakernas turut mendatangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Sofyan Djalil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika