REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berupaya membuka informasi publik di level desa dengan memberikan informasi penyelenggaraan pembangunan desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo mengungkapkan pada 2016, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 46,8 Triliun, dimana setiap desa akan memperoleh sekitar 600 juta.
"Untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik, diperlukan upaya pengawasan semua pihak yang tentunya harus didukung dengan keterbukaan informasi," ujar Eko Sandjojo di Padang, Sumatera Barat saat menghadiri penganugerahan pemeringkatan badan publik 2016, Kamis (8/9).
Penganugerahan pemeringkatan badan publik 2016 ini berfokus transparasi pengelolan dana desa dan nagari yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI). Keterbukaan informasi desa, menurutnya merupakan salah satu poin penting untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik, bermartabat dan mandiri. "Transparansi publik sangat penting. Warga desa harus dilibatkan membangun desanya," ujar Menteri Desa.
Karena itulah, sudah seharusnya sikap keterbukaan harus melekat sebagai tugas pokok pemerintahan desa. Eko meminta Komisi Informasi dapat membantu memantau dan mendorong kepada desa untuk terbuka dalam pengelolaan dana desa. Peningkatan ekonomi desa, pengetasan daerah tertinggal, dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kota mandiri, lanjut Eko, tidak akan mungkin terlaksana tanpa ada dukungan semua pihak.Untuk itu butuh sinergitas dari pelaku ekonomi, perbankan, perguruan tinggi, hingga masyarakatnya, akan menjadikan tujuan desa membangun sesuai dengan rencana.
"Saya akan semaksimal mungkin melakukan pendekatan kerja sama dengan semua kalangan yang yang punya kepedulian membangun desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi," ujarnya.
Kunjungan Menteri Desa ke Padang, Kamis (8/9) juga memenuhi undangan dari Universitas Negeri Padang menjadi pembicara sekaligus kerja sama Perguruan Tinggi dengan Kementerian Desa PDTT. Dari kalangan kampus, Menteri Desa berharap bisa membantu pemberdayaan masyarakat, teknologi, dan pengembangan ekonomi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya sekadar mengandalkan dana desa untuk mewujudkan Nawa Cita. Namun kata Mendes Eko, juga harus dibarengi dengan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa, hingga desa perbatasan negara.
"Baru kemarin (7/9) saya juga membawa pejabat BNI, BRI, dan Bulog dari Jakarta ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sana ada kawasan transmigrasi yang sudah menjadi Kota Terpadu Mandiri yang dinamai KTM Telang. Saya lihat sudah maju dengan memasarkan produk desanya. KTM itu sudah bisa menjadi percontohan secara nasional," ujar Menteri Eko.
Dengan kondisi kawasan transmigrasi menjadi KTM itu, menurutnya, akan menarik pihak perbankan dan pelaku ekonomi lainnya agar membantu kebutuhan usaha masyarakat. Bank memudahkan pinjaman usaha dan Bulog akan langsung membeli hasilnya dari masyarakat.
