REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kandidat calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menitikberatkan persoalan kesejahteraan sebagai perhatiannya jika kelak terpilih sebagai orang nomor 1 DKI Jakarta. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi ketersediaan lapangan kerja dan stabilitas harga bahan pokok.
Ditetapkan sektor tersebut sebagai fokus utama Sandi bukannya tanpa alasan. Menurut dia, jika problem ini tidak terkelola maka akan berdampak buruk bagi kehidupan warga DKI Jakarta.
"Akan menimbulkan ketimpangan ekonomi yang akhirnya berakibat pada keamanan. Tingkat kriminalitas bisa tinggi," ujarnya saat berkunjung ke kantor Republika, Jumat (15/9).
Isu lain yang sangt relevan dalam kehidupan warga DKI adalah pengelolaan sampah serta pencegahan banjir dan genangan air. Setiap bulan, Sandi dan tim melakukan survei. Sejauh ini, kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai berkinerja baik.
Ada 58,9 persen warga yang merasa bahwa pembangunan yang dilakukan pemprov sudah ada dalam arah tepat. Namun sebanyak 52,1 persen menyatakan masih perlu ada perubahan. Menurut Sandi, ada beberapa kinerja positif yang ditunjukkan Pemprov DKI, diantaranya penanganan banjir, pembangunan jalan, dan kebersihan kota.
"Namun untuk beberapa aspek yang cenderung krusial, kinerja pemerintah Provinsi DKI di bawah pimpinan gubernur petahana (pejawat) dianggap kurang maksimal bahkan mengecewakan," kata Sandi.
Agar dapat memahami secara nyata permasalahan yang dihadapi masyarakat DKI, Sandi pun sudah turun langsung ke 500 titik di Jakarta. Dari kunjungan itu, ada harapan dan faktor tertentu yang disampaikan warga, misalnya soal lapangan kerja dan pengendalian harga bahan pokok. Masyarakat ingin agar kedua masalah tersebut mampu diperbaiki oleh gubernur terpilih selanjutnya.
Sandi sendiri memiliki visi mewujudkan Jakarta sebagai tempat penghidupan yang berkeadilan, inklusif, dan manusiawi. Misinya yakni menjaga stabilitas harga bahan pokok untuk kesejahteraan rakyat dan mendorong ekonomi daerah dengan membuka lapangan kerja baru dengan upah layak.
Selain itu memastikan seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat bawah agar memperoleh manfaat pembangunan, serta memaksimalkan penggunaan teknologi untuk pelayanan publik dan mengatasi masalah-masalah publik di Jakarta, terutama untuk pengaturan keuangan dan anggaran Pemprov DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika