REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK memeriksa Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Jumat (16/9). Bambang diperiksa dalam penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang Gubernur Sulawesi Tenggara dalam persetujuan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sultra periode 2008-2014.
"Bambang (Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) diperiksa untuk tersangka NA (Nur Alam)," kata pelaksana tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Jumat (16/9).
Bambang diketahui sudah datang ke KPK sekitar pukul 10.00 WIB, namun tidak berkomentar mengenai pemeriksaannya tersebut. Selain Bambang, KPK juga memeriksa karyawan PT Billy Indonesia, Suharto Martosuroyo. Tersangka dalam kasus ini adalah Gubernur Sultra Nur Alam. KPK sudah mengirim surat permintaan cegah terhadap Nur Alam, Kepala Dinas ESDM Sultra Burhanuddin, Direktur PT Billy Indonesia Widdi Aswindi dan pemilik PT Billy Indonesia Emi Sukiati Lasimon.
Nur Alam diduga melakukan perbutan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara.
Ia disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika