REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Departemen Imigrasi Australia melakukan kesalahan dalam penanganan kontrak untuk pusat penahanan lepas pantai. Demikian diakui Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton.

Sebuah laporan dari Kantor Auditor Nasional Australia (ANAO) yang dirilis pekan lalu menyebutkan secara rinci keprihatinan atas kontrak kesejahteraan, keamanan, katering dan jasa pembersihan, dan menambahkan bahwa Departemen Imgrasi menerima kontrak broadspectrum (yang sebelumnya dikenal sebagai Transfield) yang melonjak nilainya hingga lebih dari $1 miliar tanpa mencari alternatif kuota penawaran yang lain.

Menteri Imigrasi Australia, Petter Dutton mengatakan departemennya harus bertindak cepat untuk mengatur pusat penahanan di bawah Pemerintahan Buruh yang lalu. "(PM Julia) Gillard ketika itu membuat pengumuman kalau orang-orang harus di bawa ke Nauru dan banyak hal-hal harus dibuat dalam waktu hanya beberapa pekan saja,” katanya baru-baru ini.

"Jadi mari kita melihat hal ini dalam konteks itu.. ya memang saya yakin telah terjadi kesalahan dan keputusan diambil dengan terburu-buru.”

Dutton mengatakan departemen imigrasi harus bertindak cepat untuk menghentikan kematian para pencari suaka di laut.

"Ketika saya berbicara kepada staf Angkatan Perbatasan dan para pelaut di laut, mereka menyelamatkan sekitar 1.000 orang setiap pekannya dari kapal-kapal, dan mereka menyelamatkan mayat dari perairan dan mayat anak-anak yang sudah dimakan hiu dan juga lainnya,” katanya.

Laporan ANAO ini menyatakan Departemen Imigrasi tidak menunjukkan lembaganya telah berhasil mengamankan nilai uang sebesar itu dalam tiga dari empat kali proses perekrutan untuk pusat penahanan pencari suaka di Nauru dan Pulau Manus.

Laporan ini juga menemukan Departemen Imigrasi "kurang serius dan terus-menerus" mempertahankan cara itu dalam mencari kontrak dengan perusahaan untuk mendirikan pusat-pusat penahanan sepanjang tahun 2012-2016. Misalnya, departemen tidak mewajibkan Transfield untuk memberikan proposal dalam menentukan layanan yang akan disampaikan dan juga harga ketika mendirikan pusat-pusat penahanan pada tahun 2012.

"Akibatnya, sangat sulit bagi departemen untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan penilaian yang kuat atas nilai uang yang dianggap memberikan keuntungan finansial dan non-finansial dari proposal kontrak tersebut," kata laporan itu. Dutton membela catatan departemen. "Sehubungan dengan pengalaman saya dengan departemen, mereka adalah operator profesional, mereka memiliki tekad mutlak untuk memimpin sebuah program yang dijalankan dengan baik," katanya.

Biaya meningkat dua kali lipat

Laporan ini berlanjut dengan mengatakan nilai proyek juga tidak diselesaikan sampai kontrak dengan penyedia layanan diterima. Ketika mengkonsolidasikan kontrak untuk Nauru dan Pulau Manus pada 2013 dan 2014, tawaran untuk PulauManus melebihi biaya sebelumnya yang berkisar antara $200 juta dan $300 juta.

Laporan ini juga menyatakan bahwa karena jumlah pencari suaka yang ditahan menurun, biaya penahanan ini menurut mereka kelebihan dua kali lipat angka yang diperkirakan. "Perdana Menteri telah meminta biaya per kepala yang lebih rendah sebagai akibat dari Pengulangan lelang kontrak, tapi departemen tidak menghitung biaya per-orang," tulis laporan tersebut.

"Departemen Keuangan menyarankan ANAO bahwa di bawah kontrak konsolidasi, biaya per-orang per-tahun dari penahanan seseorang di pusat-pusat pemrosesan lepas pantai di Nauru dan Pulau Manus, diperkirakan $573.111, pada saat outlook ekonomi dan Fiskal pertengahan tahun pada 2015-16.

"Sebelum konsolidasi tersebut, Departemen Keuangan memperkiraan biaya tersebut mencapai $201.000."

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.

Diterjemahkan pada pukul 12:05 WIB, 18/9/2016 oleh Iffah Nur Arifah