REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) S. Junaedah menegaskan  perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu dapat dibuat maksimal lima tahun dalam aturan perjanjian kerja terbaru.

"Boleh tidak diperpanjang lagi? Tidak, jangka waktu ini paling lama lima tahun. Ini adalah akumulasi," kata Junaedah dalam sosialisasi virtual aturan pemerintah tentang perjanjian kerja, Rabu (10/3).

Junaedah menegaskan aturan itu telah tertuang dalam Pasal 8 Ayat 1 dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam PP turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja itu juga dijelaskan PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Penentuan PKWT itu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jenis dan sifat pekerjaan yang diatur lewat PKWT adalah yang waktu penyelesaiannya diperkirakan tidak terlalu lama, bersifat musiman, atau yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru dan produk tambahan yang masih dalam tahapan percobaan.

Selain itu, pekerjaan yang sekali selesai, pekerjaan sementara sifatnya, pekerjaan yang berubah-ubah berdasarkan waktu dan volume, dan upah berdasarkan kehadiran. Dengan aturan baru itu, maka pekerja harian masuk dalam kategori PKWT.

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Tri Retno Isnaningsih menyampaikan harapannya agar bisa membuka peluang tenaga kerja Indonesia. "Mudah-mudahan dengan pengaturan PKWT yang baru akan ada perbedaan dengan yang lama, bisa menjadikan salah satu solusi," kata Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Tri Retno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika