REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah pemerintah untuk memperlebar defisit fiskal dalam tahun anggaran kali ini bakal membuka peluang pemerintah untuk menambah utang. Artinya, tahun anggaran mendatang bakal terbebani dengan beban utang yang terpaksa dilakukan saat ini demi menyelamatkan APBN. Guru Besar Ekonomi Universitas Padjadjaran Ina Primiana menilai, penambahan utang harus diikuti dengan perhitungan yang cermat, khususnya terkait dampak fiskal yang bakal dialami pemerintah di tahun berikutnya.

Ina menjelaskan, langkah untuk membuka keran utang sebetulnya sah-sah saja bila memang dilakukan dengan penuh perhitungan. Artinya, pemerintah harus tahu seberapa banyak utang yang akan diambil dan sejauh mana utang yang dilakukan bakal memberikan keuntungan di tahun depan. Utang, kata Ina, harus dibelanjakan untuk sektor-sektor produktif, bukan justru untuk membiayai sektor konsumtif.

"Pemerintah saat ini butuh dana besar untuk bangun infrastruktur. Ini sah saja, asal harus tahu nanti bayar ini utang dari mana asalnya. Intinya, utang harus dilakukan untuk sektor produktif," kata Ina, Ahad (18/9).

Selain itu, Ina juga mendesak pemerintah untuk memiliki proyeksi yang cermat terkait pertumbuhan ekonomi mendatang, berdasar penambahan utang yang diambil. Di sisi lain, Ina menilai bahwa pelebaran defisit APBN yang dilakukan pemerintah merupakan hasil dari kesadaran bahwa persediaan dana untuk belanja sudah menipis. Pemikiran yang realistis, lanjutnya, menuntun pada langkah-langkah antisipasi yang justru bisa menyelamatkan APBN tahun ini sekaligus tahun depan.

"Karena memang pemerintah sudah nggak punya uang. Pemerintah sudah harus yakin bakal gerakkan ekonomi. Selama itu semuanya jelas menurut saya nggak ada masalah. Kita akan membangun, yang kalau nanti sudah dibangun, akan hasilkan di kemudian hari. Pemerintah harus punya proyeksi jelas tentang pertumbuhan ekonomi sekian, saat ini tidak masalah terbebani dulu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika