REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku mendukung keputusan Deputi Gubernur DKI bidang Kebudayaan dan Pariwisata Sylviana Murni untuk maju sebagai calon wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.
"Soal pencalonan Bu Sylvi bagus dong. Saya kan sudah bilang, saya memang mendorong Pegawai Negeri Sipil (PNS) supaya punya ambisi jadi kepala daerah," katanya, Jumat (23/9).
Menurut dia, apabila PNS memiliki ambisi untuk menjadi kepala daerah, maka diharapkan kinerjanya dalam melayani masyarakat akan semakin meningkat.
"Saya juga bilang ke camat dan lurah bahwa kalau bisa melayani masyarakat dengan baik, bisa saja terpilih menjadi anggota DPRD. Makanya, saya dorong PNS maju jadi kepala daerah supaya kerjanya benar. Itu harapan saya," ujar Ahok.
Mengenai kinerja Sylvi, dia menilai salah satu deputinya itu sebagai sosok yang aktif berorganisasi dan rajin. Dia pun mengaku sudah menyampaikan ucapan selamat atas pencalonannya sebagai Cawagub DKI Jakarta.
"Soal kinerja Bu Sylvi, biar publik saja yang menilai. Kalau menurut saya, beliau itu aktif berorganisasi, rajin, oke lah. Saya sudah kirim pesan melalui WhatsApp. Saya ucapkan selamat, semoga sukses, jabatan adalah kehendak Tuhan," tutur Ahok.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan setelah resmi ditetapkan sebagai salah satu Cawagub DKI Jakarta, maka Sylviana harus mengundurkan diri sebagai PNS.
"Nanti, kalau sudah resmi ditetapkan sebagai calon wakil gubernur, Bu Sylvi harus berhenti jadi PNS. Tapi kalau masih belum resmi, ya santai saja," ungkap Ahok.
Seperti diketahui, putra pertama Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung koalisi empat partai yaitu Partai Demokrat, PAN, PPP dan PKB.
Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI 2017 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika