REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mendukung rencana pemerintah mengeluarkan paket kebijakan bidang hukum di tahun ketiga pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"KAHMI mendukung rencana pemerintah untuk mengeluarkan paket kebijakan dalam bidang penegakan hukum. Sudah sangat tepat di tahun ketiga pemerintah mengeluarkan paket kebijakan hukum," ujar Koordinator Presidium KAHMI Mahfud MD, Rabu (28/9).

Mahfud menyampaikan sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, sehingga rencana mengeluarkan paket kebijakan hukum penting dilakukan guna memastikan paket kebijakan ekonomi dapat diterapkan dengan baik.

Selain itu, kata Mahfud, supremasi hukum diperlukan guna memastikan penyampaian aspirasi terjaga dalam bingkai demokrasi.

"Negara tidak boleh membiarkan penyampaian aspirasi berjalan sendirisendiri tanpa hukum. Jika hukum diabaikan setiap kelompok bisa menafsirkan hukum berdasarkan kekuatannya sendiri, dan bisa rwrjadi anarkisme," jelas dia.

Mahfud menekankan KAHMI sebagai anak kandung perjuangan berdirinya NKRI, akan selalu mendukung segala upaya pemerintah dalam membangun bangsa. Oleh karena itu KAHMI selalu mengingatkan anggotanya agar mengambil peran penting dalam membangun bangsa dalam posisi apapun di tanah air.

Puncak acara perayaan HUT emas KAHMI dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga bertindak selaku Ketua Majelis Etik KAHMI, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, politisi dan tokoh nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika