REPUBLIKA.CO.ID, PASER -- Wakil Ketua MPR Mahyudin, meminta praktik-praktik black campaign (kampanye hitam) dan Sara (suku, agama, ras, dan antar golongan) dihentikan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Sebab, kampanye hitam dan SARA itu tidak mendidik masyarakat DKI Jakarta.
"Saya berharap para kandidat dan tim kampanye menghentikan kampanye hitam dan SARA karena tidak mendidik," kata Mahyudin, usai memberikan sosialisasi Empar Pilar MPR kepada anggota pramuka kwartir cabang kabupaten Paser di Tanah Grogot, Paser Kalimantan Timur, Jumat (30/9).
Dalam Pilgub DKI Jakarta, Kepolisian akan memantau media sosial. Kepolisian telah bekerjasama dengan Twitter dan Kemenkominfo untuk mengawasi akun-akun di media sosial yang menyebarkan penghasutan, penghinaan, dan sara. Maka, jika ada unsur pidana dalam penggunaan media sosial, maka polisi akan menindaknya.
Karena itu, Mahyudin mendukung pengawasan terhadap media sosial dalam Pilgub DKI Jakarta. Dia juga meminta para kandidat dan tim kampanye bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat DKI Jakarta.
"Pendidikan politik itu adalah memberikan politik santun. Yaitu politik yang menjual argumentasi-argumentasi tentang pembangunan untuk rakyat Jakarta. Mengedepankan program-program untuk masyarakat Jakarta," ujarnya.
Dengan politik santun itu, lanjut Mahyudin, tim kampanye kandidat dalam Pilgub DKI Jakarta tidak lagi menggunakan kampanye hitam di media sosial. "Kampanye hitam ini sama sekali tidak mendidik dan harus dihentikan. Ini untuk Jakarta yang lebih baik ke depan," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika