REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak masyarakat untuk tidak terlalu larut dalam politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang biasa digembar-gemborkan saat pesta demokrasi berlangsung, termasuk ketika penyelenggaraan pilkada.

"Moralitas pilkada di manapun harus demokratis, berkeadaban, mementingkan kepentingan bangsa bukan untuk golongan pribadi dan atau partai," kata Haedar saat ditemui di kantornya Menteng, Jakarta, Kamis (6/10).

Menurut dia, isu SARA kerap mengemuka saat ajang kontestasi politik berlangsung. Terkait hal ini, Haedar mengharapkan masyarakat bisa memilah isu SARA dalam dimensi politik atau nonpolitik. "Isu SARA bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, tapi harus dibedakan antara dimensi politik dan dimensi nonpolitik," tegasnya.

Dia mengatakan politisasi SARA tidak dibenarkan. Kendari begitu, adanya kenyataan persoalan SARA dalam dimensi kultural terjadi di tengah masyarakat.

Terkadang, kata dia, ditemui kasus-kasus adanya dominasi mayoritas atau tirani minoritas. Dengan kata lain, terdapat problem SARA bahwa ada pihak yang mayoritas menekan minoritas atau golongan minoritas yang menguasai mayoritas.

"Tidak boleh kelompok kecil menguasai kelompok besar, sebaliknya juga seperti itu. Persoalan itu sangat tidak sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tukasnya.

Haedar mengatakan seharusnya dimensi kultural terkait SARA harus menuju pada integrasi nasional. Lebih dari itu, arena politik harus memberi keadilan atau tidak terjadi persoalan kulturan dominasi atau tirani. Politik seharusnya tidak hanya melulu soal demokrasi saja, tetapi juga harus mengedepankan keadilan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika