Jumat 07 Oct 2016 13:18 WIB

Revitalisasi Gerakan Pramuka Perlu Libatkan Media

Raimuna Pramuka
Foto: Republika
Raimuna Pramuka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Gerakan Pramuka (GP) dirasakan masih belum membumi meski gerakan ini sudah bisa menjangkau masyarakat luas melalui produk hukum. 

Menurut Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kodrat Pramudho,  meski ada GP, tawuran antar pelajar, anak-anak yang merokok, dan perilaku negatif lainnya masih kerap terjadi.  

Kodrat mengatakan sejak awal berdiri di Indonesia, hingga saat ini, pembaruan GP masih lambat dan belum mampu menangkal masalah kepemudaan. 

Padahal, ungkap dia, fungsi GP sangat strategis didukung dengan Keppres 238 tahun 1961 dengan tugas antara lain mendidik karakter kaum muda. 

Sejak 2010 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sudah mencanangkan empat fokus revitalisasi kegiatan Pramuka berupa rebranding, Pramuka untuk pengabdian, penataan organisasi, dan penguatan jaringan.

Kodrat berharap, revitalisasi GP tidak hanya berlangsung di tingkat Kwartir dan Kwarda, melainkan juga di Gugus Depan (Gudep). Ia juga menambahkan revitalisasi gerakan ini perlu melibatkan media.

“Media adalah partner yang sangat tepat untuk mendorong revitalisasi itu,” katanya dalam Focuss Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kwarnas Pramuka Satuan Komunitas (Sako) SPN DPP LDII di Jakarta, Kamis (6/10).    

FGD yang diikuti oleh ratusan Pramuka Satuan Komunitas dari berbagai daerah, seperti Banten, Bekasi, Lampung dan DKI Jakarta, menghadirkan nara sumber bukan hanya dari Kwarnas, tetapi juga dari Mass Media.

Wakil Majelis Pembimbing Sako SPN, Edwin Sumiroza berharap Pramuka bisa menjadi estafet pelestarian karakter positif melalui nilai-nilai nasionalisme yang ditanamkan di dalamnya.

Dia menegaskan, jika kehilangan harta benda, kita tidak kehilangan apapun, jika kehilangan kesehatan,  kehilangan sesuatu. “Tetapi jika kehilangan karakter kita kehilangan segalanya,” ujarnya.

Di ormas Islam LDII, ungkap dia, sejak 2012 mendirikan Gerakan Pramuka Sako SPN yang diiringi lima provinsi mulai dari Banten, Lampung, Jakarta serta menyusul provinsi lain dengan membuat Satuan Komunitas Daerah.

Langkah ini berangkat dari keinginan agar anak-anak tak hanya sukses. Tetapi anak-anak memiliki karakter faqih, alim, dan berakhlak mulia. “Hal tersebut akan sempurna jika diiringi dengan jiwa kemandirian,” ujarnya.

 

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement