REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pernikahan sesama jenis diperkirakan akan diundur setidaknya tiga tahun, setelah oposisi di parlemen yaitu Partai Buruh Australia tidak mendukung pemungutan suara nasional, yang akan berdampak pada Perdana Menteri Malcolm Turnbull.
Kelompok koalisi pemerintah Australia mengenalkan rancangan UU tersebut ke parleman bulan lalu demi meraih suara dalam pemungutan suara pada Februari 2017 untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. RUU tersebut mensyaratkan dukungan dari beberapa anggota parlemen oposisi karena PM Malcolm Turnbull yang berasal dari koalisi Partai Nasional-Liberal hanya mendapatkan satu suara bersama pada dewan perwakilan dan kurang mendapatkan suara pada senat.
Pernikahan sesama jenis ini didukung 61 persen warga Australia, berdasarkan survei yang dilakukan Gallop pada Agustus 2016 dan ketidakmampuan PM Turnbull untuk mengesahkan RUU tersebut bisa berdampak pada dukungan yang dia miliki. Beberapa anggota parlemen independen tidak mendukung pemungutan suara nasional tentang pernikahan sesama jenis.
"Mengapa gay di Australia dibedakan dalam proses hukum dibanding warga Australia lainnya? Mengapa pasangan yang siap menikah ini seolah-olah harus mengetuk 15 juta pintu dari warga Australia lainnya untuk meminta izin atas pernikahannya? Ada cara paling mudah yang bisa negara ini lakukan untuk mereka yaitu dengan melegalkan pernikahan mereka" kata pemimpin Partai Buruh, Bill dengan singkat.
Para pendukung pernikahan sesama jenis juga melihat debat terbuka yang dilakukan hanya akan merugikan, menyebabkan sikap antihomoseksual dan menentang pernikahan sesama jenis. PM Turnbull mengatakan karena RUU mengenai pernikahan sesama jenis telah ditolak, untuk itu RUU ini tidak akan diusung kembali ke parlemen sampai pemilihan mendatang, yaitu setidaknya sampai November 2019.
Hal ini menimbulkan kekecewaan masyarkat terhadap kinerja perdana menteri Turnbull. "Jika RUU ini tidak bisa berubah sampai tahun depan, Turnbull akan banyak mengalami tekanan dari partainya sendiri," kata Haydon Manning, salah seorang profesor Sosial Politik Universitas Flinders, Adelaide.
Ikuti Whatsapp Channel Republika