REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) taat dengan kesepakatan lokasi Kongres Tahunan 2016 di DKI Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi pun meminta agar Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) menegur anggotanya tersebut, agar taat dengan rekomendasi tuan rumah Kongres Pemilihan.
Permintaan tersebut diutarakan Kemenpora lewat surat resminya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, Jumat (14/10). Surat tersebut, diterbitkan Kemenpora menyusul keputusan Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang tetap bertahan menggelar kongres di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Kami menyesal member tahu, bahwa kami sangat keberatan dengan penolakan kesepakatakan yang dilakukan Hinca Panjaitan dan Azwan Karim,” demikian isi surat tersebut. Hinca merupakan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PSSI dan Azwan sebagai Sekertaris Jenderal (Sekjen) PSSI.
Kedua pejabat di federasi nasional tersebut, diterangkan dalam surat Kemenpora itu, telah mengingkari kesepakatan bersama Menpora Imam, pada Rabu (12/10). Kesepakatan tersebut, dikatakan disaksikan Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar. Isi kesepakatan tersebut yaitu setuju dengan jalan tengah menggelar Kongres Tahunan di DKI Jakarta pada 17 Oktober mendatang.
Penunjukkan Ibu Kota sebagai tuan rumah kongres, sebetulnya jalan tengah menyudahi kegaduhan baru antara Menpora Imam dan PSSI dalam dua bulan terakhir. PSSI, semula sudah mengeluarkan keputusan untuk menggelar Kongres Pemilihan di Makassar. Akan tetapi, pilihan tersebut ditentang pemerintah. Menpora Imam meminta agar PSSI menggelar Kongres Tahunan di Yogyakarta.
Perdebatan antara Makassar dan Yogyakarta tersebut, mendesak jalan tengah dengan penunjukkan DKI Jakarta sebagai lokasi kongres yang sudah disepakati PSSI dan Menpora Imam pada Rabu (12/10). Akan tetapi, bagi PSSI kesepakatan tersebut tetap harus melalui keputusan Exco PSSI. Dan keputusan Exco PSSI pada Kamis (13/10), mempertahankan tuan rumah kongres di Makassar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika