Jumat 21 Oct 2016 21:14 WIB

Digital Ekonomi Perlu Diberikan Fasilitas

Meski masih muda, generasi milenial berpotensi terserang demensia digital akibat tingginya interaksi dengan gawainya.
Foto: pexels
Meski masih muda, generasi milenial berpotensi terserang demensia digital akibat tingginya interaksi dengan gawainya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Digital ekonomi perlu diberikan fasilitas oleh otoritas terkait karena banyak menggerakkan potensi peruntungan bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Haddad.

"Digital ekonomi sedang marak-maraknya di Indonesia, dan saya rasa sudah saatnya ada aturan serta kebijakan yang bisa memberikan ruang gerak bagi ekonomi digital," kata Muliaman dalam acara Sarasehan Panel Ahli Prospek Perekonomian Indonesia di Jakarta, Jumat (21/10).

Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa kondisi, perkembangan digital ekonomi masih memiliki berbagai celah yang kurang mendapatkan perhatian, sehingga banyak terjadi tumpang tindih aturan. Muliaman mengatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi global rendah maka akan berdampak pada ekonomi nasional, serta jika tidak terantisipasi dengan baik hanya akan menguntungkan pada segelintir orang saja.

Oleh karena potensi tersebut, maka teknologi di Indonesia juga harus disiapkan untuk mendukung digital ekonomi. Di mata dunia Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan digital ekonomi. Hal tersebut didukung oleh pendapat dari beberapa investor luar negeri yang menaruh minat pada perkembangan Indonesia.

Dalam kesempatan lain, CEO Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional (JBIC) Tadashi Maeda menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini dalam keadaan baik, meski tekanan global belum sepenuhnya mereda.

Menurut Maeda, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan menjaga ketahanan fiskal dan menahan pelebaran defisit anggaran merupakan nilai tambah untuk mengurangi risiko terhadap potensi ancaman dari luar negeri.

Hal positif lainnya, kata Maeda, adalah mulai terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur penting seperti jalan tol, pelabuhan, bandara maupun pembangkit listrik di berbagai daerah, tidak hanya di wilayah Indonesia Barat. "Kebijakan pembangunan saat ini lebih mengutamakan di luar Jawa, khususnya Indonesia bagian timur. Ini performanya juga baik," katanya.

Maeda menjelaskan berbagai indikator positif inilah yang membuat JBIC masih berkomitmen untuk memberikan bantuan pendanaan bagi proyek infrastruktur di Indonesia, seperti pembangkit listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement