REPUBLIKA.CO.ID, TEHRAN -- Kementerian Dalam Negeri Prancis akan membuat lembaga untuk mengawasi manajemen masjid di Prancis. Sementara, salah seorang Wakil Presiden Partai Front Nasional Prancis menginginkan adanya penutupan masjid di Prancis. Namun, keinginannya ditentang oleh salah satu anggota Partai Republik.

Pada Agustus lalu, Menteri Dalam Negeri Prancis, Bernard Cazeneuve mengatakan, lembaga baru akan dibentuk untuk mengawasi manajemen masjid di Prancis. Lembaga tersebut juga akan memberikan pelatihan kepada pemimpin keagamaan. Program tersebut rencananya akan dimulai pada November 2016.

Tujuannya, untuk menyelaraskan nilai-nilai ajaran Islam dengan tradisi masyarakat Prancis. Sementara, Wakil Presiden dari Partai Front Nasional Prancis, Florian Philippot mengatakan, Prancis seharusnya menutup masjid paling radikal.

Kemudian, kirim kembali beberapa pemimpin keagamaan dari negara asing ke tempat asalnya. Buat batasan untuk menjaga negara dari ancaman jihad.

"Penutupan sekitar seratus masjid radikal, pengusiran para imam asing," kata Philippot sebagaimana dilansir dari Tasnimnews, Senin (24/10).

Langkah-langkah untuk melawan ancaman jihad yang disuarakan Philippot telah mendapat tentangan dari anggota Partai Republik, Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie mendebat saran dari Wakil Presiden Partai Front Nasional Prancis tersebut.

Baca juga, Sebuah Masjid di Prancis Diserang Gerombolan Vandalisme.

Prancis telah menderita akibat serangan teroris dalam dua tahun terakhir. Kelompok ISIS mengaku yang bertanggungjawab atas serangan yang terjadi di Prancis. Akibat aksi teroris tersebut, puluhan orang telah meninggal dunia dan ratusan orang mengalami luka-luka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika