REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo, hari ini, Selasa (1/11) mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah ke Istana Presiden. Pertemuan ini cukup mengundang pertanyaan jelang demo besar-besaran umat Islam 4 November.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengaku belum mengetahui secara pasti agenda pembahasan nanti.  Pasalnya dalam undangan tidak disebutkan agenda pertemuan nanti.

“Ya saya kira silaturahim dengan ormas Islam saya kira penting mungkin saja salah satu agendanya terkait aksi 4 November,” ujar Abdul Mu’ti kepada Republika.co.id, Selasa (1/11).

Mu’ti menuturkan sebagai warga negara, PP Muhammadiyah pasti menghadiri undangan dari presiden. Sebanyak delapan orang dari PP Muhammadiyah akan menghadiri undangan tersebut yaitu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, beberapa ketua, perwakilan Aisyiyah, dan Pemuda Muhammadiyah.

Nantinya PP Muhammadiyah akan menyampaikan pemikiran dan aspirasi terkait isu nasional. Termasuk memberikan masukan terkait demo besar 4 November nanti.

Mu’ti menilai, demo 4 November nanti merupakan hak konstitusional warga negara menyampaikan aspirasi baik lisan maupun tulisan. Kendati demikian, Mu’ti mengimbau mereka tetap melaksanakan demo tersebut berdasarkan koridor hukum. “Tetap dilaksanakan dengan prinsip bebas dan bertanggung jawab,” kata Mu’ti.

Untuk itu, Mu’ti menegaskan, demo 4 November nanti PP Muhammadiyah melihatnya sebagai hak politik warga negara. Mu’ti juga mengimbau agar pendemo nantinya menunjukkan sikap Islam yang damai. Pasalnya, aksi demo nanti mengatasnamakan umat Islam.

“Tentu harus mencerminkan Islam sebagai agama damai. Dan Islam sebagai agama yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada siapapun,” ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika