REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan salah satu yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman adalah terkait aksi demonstrasi pada 4 November nanti.
"Tentunya kita juga bicarakan. Kita juga sependapat, kita ingin suasana negara dan ibu kota dalam keadaan yang baik, yang sejuk, yang damai. Demonstrasi dijamin oleh konstitusi. Jadi, dalam menjalankan hak konstitusionalnya, kita harap semua pihak taat pada hukum dan menjaga bahwa semuanya berjalan dengan sejuk dan damai," ujar dia usai mengadakan pertemuan dengan Sohibul, di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (1/11) malam.
Terkait kader partainya yang hendak ikut serta dalam demonstrasi tersebut, Prabowo mengatakan, partai tidak bisa melarang keinginan kadernya. Sebab, bagi dia, keinginan kadernya yang muncul dari hati nuraninya itu juga harus dihormati. "Gerindra bukan partai totaliter, saya nggak bisa menentukan semuanya. Kalau ada yang ikut, dari Gerindra, dia ke sana atas nama pribadi, karena saya merasa Gerindra sebagai gerakan parpol belum memutuskan untuk turun ke jalan," ujar dia.
Prabowo juga mengaku tidak bisa mengambil tindakan strategis walaupun memang diakui bahwa dia punya wewenang untuk memberikan mandat. "Bagi saya, nggak ada masalah, dalam arti, mau Fadli Zon atau siapa, ini masalahnya hati nurani," kata dia.
Mantan komandan Kopassus itu juga mengungkapkan keheranannya karena situasi sekarang ini malah lebih mempermasalahkan para demonstran yang hendak melakukan aksi pada 4 November. Padahal, menurut dia, demonstrasi tersebut dilakukan karena lembaga politik pemerintahan yang ada sekarang tidak bisa mendengar aspirasi rakyat.
"Kenapa yang dipermasalahkan adalah demonstran. Kenapa terjadi demonstrasi, kalau lembaga-lembaga politik pemerintahan dirasakan rakyat tidak bisa mendengar aspirasi rakyat, ya rakyat akan turun ke jalan, kan begitu. Parlemen ada, tapi kadang parlemen pun tidak didengar, anda tahu sendirilah," tutur dia.
Selain itu, menurut Prabowo, kalau sudah menyangkut perasaan hati, tentu itu harus dijawab dengan kearifan dan kesejukan. "Saya terus memberi saran kepada pemerintah karena kita ingin keadaan yang baik," ucap dia. Karena itu, Prabowo menyatakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, harus tetap diproses hukum. "Saya kira begitu (diproses hukum). Sikap Gerindra seperti itu. Sudah kita sampaikan berkali-kali," ujar dia.
Sementara itu, Sohibul juga sepakat bahwa secara yuridis kasus tersebut harus tetap diproses hukum. PKS bersama Partai Gerindra, kata dia, mendesak kepada penegak hukum untuk memroses kasus itu. Jika penegakan hukum atas kasus tersebut dilakukan, maka akan timbul kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum.
"Penegakan hukum, kalau bertele tele, dan sampai menciptakan rasa tidak percaya dari masyarakat, rugi kita akan berkepanjangan. Akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada negara kita yang disebut sebagai negara hukum. Dalam konteks itulah, saya kira semua masyarakat sudah memaafkan, tapi secara yuridis ini tetap harus ditegakkan," kata dia.
Sohibul juga membantah demonstrasi pada 4 November nanti ada unsur politis. Pihaknya pun sangat berhati-hati karena khawatir aksi tersebut malah merembet ke persoalan politik. "Jelas, ini harus dipisahkan betul, karena itu kami sebagai pimpinan parpol kami sangat berhati-hati, takut ini dibawa ke aspek politik, kalau sudah bercampur, ini akan makin semrawut lagi," ujar dia.
"Kami politisi mari sama-sama menahan diri tidak mengintervensi proses hukum, dan kami juga mengimbau agar para penegak hukum jangan bermain-main poliik. Kalau ini bisa dijaga, Insya Allah, negara kita sebagai negara hukum, akan bisa kita tegakkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika