REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat Advokasi Rohingya di Indonesia, Heri Aryanto, mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya sudah menyatakan sikap tegasnya kepada Pemerintah Myanmar.
Sebab tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar sudah menuai kecaman dan keprihatinan dari masyarakat internasional termasuk masyarakat Indonesia.
"Kejahatan yang dilakukan terhadap suku Rohingya telah berlangsung lama. Suku Rohingya telah diperlakukan tidak manusiawi selama berpuluh-puluh tahun tetapi sengaja dibiarkan," ujar Aryanto, Kamis, (24/11).
Pemerintah Myanmar dan mayoritas penduduk Myanmar di bawah kendali Gerakan 969 dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan ini. Mereka membunuh anak-anak Rohingya yang tak berdosa secara keji, begitupun perempuan dan laki-laki Rohingya dibunuh dengan cara biadab seperti hewan.
Rumah-rumah suku Rohingya dihancurkan. Tempat-tempat Ibadah mereka juga dimusnahkan. ''Ini bukan kejahatan biasa, ini kejahatan genosida yang sistematis namun kondisi ini sengaja dibiarkan untuk berbagai kepentingan,'' jelasnya.
Aryanto meminta Presiden Jokowi agar bersikap tegas mendukung langkah-langkah penyelesaian dan perlindungan terhadap etnis Rohingya sebagaimana sikap tegasnya mendukung bangsa Palestina. Begitu juga diharapkan sikap tegasnya mengutuk kejahatan genosida di Myanmar seperti sikap tegasnya mengutuk kejahatan Bom Perancis.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Taufan Putrev Korompot. Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap Pemerintah Myanmar.
Sebab selama ini Pemerintah Myanmar membiarkan HAM suku Rohingya terinjak-injak di sana. "Kami minta pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Myanmar. Kami melihat belum ada ketegasan pemerintah terhadap Myanmar," kata Taufan menjelaskan.
Jika pemerintah mau memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar, maka mereka akan sedikit tertekan. Apalagi Myanmar memiliki kepentingan dengan Indonesia seperti hubungan dagang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika