REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imam Rullyawan, Presiden South East Asia Humanitarian Committee (SEAHUM), Rabu (23/11), mengatakan bahwa tindak kekerasan terhadap etnis Rohingya harus segera dihentikan.
Pemicu timbulnya permasalahan yang menimpa etnis Rohingya, kata Imam, adalah karena mereka tidak mempunya status kewarganegaraan Myanmar, dan dari sisi ekonomi pun mereka termasuk warga dengan kehidupan yang miskin.
“Sudah kewarganegaraannya tidak diakui, secara ekonomi pun etnis Rohingya tidak beruntung, sehingga pemerintah setempat beranggapan untuk membuang mereka dari negara Myanmar,” ujar Imam kepada Republika.co.id, Rabu (23/11).
Dalam kasus tersebut, SEAHUM bersama dengan Aliansi Lembaga Kemanusiaan Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Myanmar pada Jumat mendatang (25/11). Imam menjelaskan bahwa kegiatan aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dalam upaya untuk memberikan pesan kepada Pemerintah Myanmar atas keprihatinan yang dirasakan negara-negara di bawah naungan ASEAN terhadap peristiwa yang menimpa etnis Rohingya.
“Secara fakta, masalah di Myanmar akan memberikan dampak terhadap masalah yang ada di negara-negara ASEAN lainnya, khususnya Indonesia dan Malaisya karena sejak tahun 2012 kedua negara ini sudah mengadakan penanganan terhadap korban-korban atau para pengungsi dari etnis Rohingya,” kata Imam.
Imam memperkirakan bahwa sekitar 500 orang dari Aliansi Lembaga Kemanusiaan Indonesia akan datang pada saat aksi unjuk rasa guna melakukan penuntutan kepada pemerintah Myanmar untuk memberhentikan tindak kekerasan terhadap etnis Rohingya.
“Aksi kekerasan itu sama dengan aksi terorisme. Kalau bicara tentang terorisme, kata dasarnya adalah teror, jadi bagi siapapun yang melakukan teror makan bisa dikatan mereka adalah bagian dari terorisme, dan itu harus dihentikan,” kata Imam.
Selain aksi unjuk rasa, SEAHUM dan lembaga kemanusiaan lainnya akan melakukan misi bernama Food Flotilla. Itu merupakan aksi yang akan mereka kirimkan yaitu berupa aksi kemanusiaan dan aksi amal nyata untuk membawa bantuan, mulai dari obat-obatan, makanan, hingga semua keperluan yang dibutuhkan oleh etnis Rohingya.
“Food Flotilla merupakan bagian dari perjuangan kita, sekalipun kami belum mendapatkan gambaran yang pasti apakah kami bisa masuk ke titik-titik konflik di Myanmar,” ujar Imam.
SEAHUM bersama dengan Pemerintah Kota Langsa, Nanggro Aceh Darussalam,kata imam, sudah menduga bahwa akan ada lagi arus pengungsi dari etnis Rohingya. “Kami sudah menyiapkan sebuah kawasan terintegrasi, yaitu kawasan pendidikan, kesehatan, dan kawasan untuk meningkatkan penghasilan para pengungsi dari etnis Rohingya yang masuk dari perairan Aceh,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika