REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan para ulama memang ingin melakukan kajian mengenai implementasi  konstitusi. Sebab, dalam banyak hal muncul banyak kenyataan terdapat hal-hal yang menjadi pertanyaan benarkah konstitusi atua aturan kenegaraan yang ada sudah tepat adanya.

“‘Jadi sekitar 250 ulama PKB yang kini berkumpul itu akan melakukan evaluasi terhadap konstitusi, apakah sudah tepat atau tidak. Jadi kami mengkaji hal-hal tersebut,’’ kata Muhaimin, pada acara ‘Halaqah Tabayyun Konstitusi’, di Jakarta, Senin (28/11).

Menurut Muhaimin ada beberapa hal yang akan dikaji oleh para ulama PKB itu. Salah satu di anataranya adalah soal evaluasi pelaksanaan pilkada yang semakin hari tampak semakin pragmatis saja. Siapa yang banyak uang maka dialah yang akan muncul sebagai pemenang.

‘’Karena pilkada semakin pragmatis, maka kami pun bertanya-tanya sebenarnya pihak mana yang salah dalam soal ini. Apakah pihak aturan atau konstitusinya, ataukah pemilihnya yang semakin mata duitan. Jadi kebijakan apa yang bisa diambil untuk mengatasi keruwetan ini,’’ ujar Muhaimin.

Pada tema yang lain, yakni tema penanganan atas kasus terorisme, juga akan menjadi bahasan. Ini karena semua pihak pun paham, bahwa munculnya akasi terorisme itu juga tidak berwajah tunggal. Dalam soal ini terdapat kenyataan bila munculnya pemikiran radikalisme juga disebabkan karena adanya sumbatan dalam pemerataan ekonomi. Mereka yang tersingkir dan tak mendapat akses menjadi putus asa sehingga memilih jalan perlawanan dengan melakukan tindakan radikal.

‘’Jadi banyak hal yang kami evaluasi. Kami semua ingin negeri ini semakin baik dan makmur,’’ katanya.