REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kampanye pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut dua, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi), menengarai banyaknya data bermasalah pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan KPU Provinsi DKI, beberapa waktu lalu. Menurut hasil penelitian mereka, terdapat lebih dari 150 ribu 'pemilih siluman' dalam daftar tersebut.
Ketua Bidang Data dan Saksi Tim Kampanye Anies-Sandi, Ahmad Sulhy mengatakan, timnya menemukan banyak sekali data kependudukan yang bermasalah dalam DPS KPU DKI. Temuan itu antara lain berupa NIK (nomor induk kependudukan) pemilih yang tidak sesuai dengan kodifikasi tanggal lahir mereka, hingga adanya pemilih yang masih berusia di bawah 17 tahun saat hari pencoblosan Pilkada DKI 2017.
"Menurut perhitungan kami, sedikitnya ada 150.232 pemilih yang datanya bermasalah dalam DPS KPU DKI," ujar Sulhy kepada Republika.co.id, Selasa (29/11).
Berdasarkan hasil penyisiran timnya, sedikitnya terdapat 60.668 pemilih di DKI yang bermasalah dengan nomor kartu keluarga (KK) mereka. Perinciannya, pemilih tanpa nomor KK sebanyak 59.713 orang, berikutnya ada satu nomor KK dengan 102 nama pemilih, satu nomor KK dengan 146 nama pemilih, dan satu nomor KK dengan 478 nama pemilih.
Selain itu, timnya juga menemukan 89.564 pemilih yang bermasalah dengan NIK mereka. Perinciannya, pemilih dengan NIK ganda sebanyak 43.427 kasus, satu NIK dengan tiga nama 814 kasus, satu NIK dengan empat nama 51 kasus, satu NIK dengan lima nama 17 kasus, dan satu NIK dengan enam nama sebanyak dua kasus.
"Kami juga menemukan satu NIK dengan delapan nama sebanyak satu kasus, dan pemilih tanpa NIK 75 kasus," kata Sulhy yang juga politikus Partai Gerindra itu.
Dia mengungkapkan, dari 100 sampel TPS (tempat pemungutan suara) di Ibu Kota yang diteliti oleh timnya, sebanyak 33 di antaranya memiliki masalah yang signifikan dengan data pemilihnya. Seperti yang terjadi di TPS 27 Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, misalnya.
Di sana ada dua pemilih bernama Kasmita Jaya dengan nomor KK yang sama, tapi punya NIK dan tanggal lahir berbeda. Yang satu tanggal lahirnya 1 Juli 1991, sedangkan yang lain lahir pada 15 Maret 1973.
Kasus selanjutnya, masih di TPS 27 Kapuk Muara, ada dua pemilih bernama Tomi Uhanda Jaya dengan KK yang sama, namun nomor KK dan tanggal lahirnya berbeda. Yang satu tanggal lahirnya 15 Maret 1973, sedangkan yang lainnya lahir pada 21 Mei 1999.
"Yang lebih uniknya lagi, pemilih bernama Tomi Uhanda Jaya dan Kasmita Jaya itu punya nomor KK yang sama. Bahkan tanggal lahir mereka juga ada yang sama. Apakah ini sebuah kebetulan, kesengajaan, atau sekadar kekeliruan input dari KPU saja? Atau apakah DPS kita memang serusak ini?" ujar Sulhy.
Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Sumarno, saat dikonfirmasi Republika.co.id mengatakan instansinya masih mendalami temuan dari Tim Kampanye Anies-Sandi tersebut. Menurut dia, KPU akan mengoreksi setiap data yang dinilai bermasalah.
"Saat ini kami masih melakukan kroscek dan perbaikan terhadap DPS. Jika data para pemilih yang disebutkan itu memang terbukti tidak valid, KPU pasti akan mencoret mereka dari data pemilih," ucap Sumarno, Selasa (29/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika