REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia menggambarkan kekerasan terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar sebagai pembersihan etnis. Bahkan, pemerintah berencana menggelar aksi solidaritas di Kuala Lumpur yang dipimpin langsung Perdana Menteri Najib Razak.
Pernyataan dengan nada keras tersebut disampaikan setelah sehari sebelumnya Myanmar mengingatkan bahwa Malaysia harus menghormati kedaulatan masing-masing dan mengikuti kebijakan ASEAN yang tidak saling mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
"Fakta bahwa hanya satu etnis tertentu yang dipaksa keluar adalah defenisi dari pembersihan etnis. Praktek seperti ini harus dihentikan dan harus dihentikan segera agar mengembalikan keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara," kata pernyataan dari Kementrian Luar Negeri Malaysia, Sabtu (3/12).
Malaysia yang mayoritas Muslim terus menerus mengecam penanganan kekerasan oleh Myanmar di negara bagian Rakhine, membuat ratusan orang terpaksa melarikan diri ke perbatasan dengan Bangladesh. Selain itu, kritikan juga ditujukan kepada pihak militer yang diyakini melakukan banyak kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya.
Hidup dalam tekanan dan kemiskinan memaksa ribuan etnis Rohingya melarikan diri meninggalkan Myanmar, terutama setelah terjadinya bentrokan antara kelompok Budha dan Muslim pada empat tahun lalu. Sebagian dari mereka diselundupkan atau menjadi korban perdagangan manusia di Thailand, Malaysia dan kawasan sekitarnya.
Isu Rohingya juga mendatangkan ancaman terhadap keamanan Malaysia karena semakin banyaknya etnis Rohingya yang melarikan diri ke negara itu serta negara tetangga lainnya. Akibatnya, isu pengungsi Rohingya sudah menjadi isu internasional.
Wakil Direktur Kepresidenan Myanmar U Zau Htay seperti dikutip Myanmar Time, Jumat, meningatkan Malaysia untuk menghormati kedaulatan negaranya. Malaysia minggu lalu memanggil duta besar Myanmar terkait kebijakan soal Rohingya.
Selain itu Malaysia juga memutuskan untuk membatalkan pertandingan persahabatan sepak bola U-22 di Myanmar sebagai bentuk protes. Para pejabat tinggi Malaysia, dipimpin oleh Najib, menurut rencana akan menggelar aksi solidaritas pada Minggu (4/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika