REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) saat ini dinilai tertekan oleh suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang semakin rendah. Hal ini tercermin dari rasio pembiayaan macet (Nonperforming Loan/NPL) yang semakin meningkat hingga melebihi lima persen.

Ketua Kompartemen BPRS DPP Asbisindo, Cahyo Kartiko mengatakan, meski di ekonomi yang cenderung masih lemah saat ini, pertumbuhan BPRS per kuartal III 2016 mencapai 20 persen year on year atau sebesar Rp 6,9 triliun dari target Rp 7,2 triliun hingga akhir tahun. Namun, BPRS saat ini sangat tersaingi oleh suku bunga KUR yang semakin diperendah oleh pemerintah.

"Memang KUR ini kan secara bisnis cukup mengganggu, karena head to head dengan kami masuk ke pasar UMKM. Jika dibandingkan dengan bagi hasil, itu kan masih di bawah bagi hasil. Sehingga kami kesulitan menata secara margin masyarakat," ujar Cahyo pada Republika.co.id, Ahad (4/12).

Selain tersaingi oleh bunga KUR yang rendah, perlambatan ekonomi juga masih menghambat pertumbuhan BPRS. Sebab, banyak nasabah BPRS yang terpaksa gulung tikar, seperti perkebunan dan industri otomotif yang saat ini menjadi sektor yang terkena dampak perlambatan.

Adanya kondisi ini pun membuat BPRS berusaha melakukan efisiensi bisnis, yakni dengan masuk ke produk-produk yang memiliki yield tinggi tapi biaya dikurangi. Hal itu terutama untuk tabungan-tabungan masyarakat dan komunitas yang bagi hasilnya relatif rendah. "Kita salurkan pembiayaan ke masyarakat berpenghasilan tetap, konsumtif. Yang produktif kurang bagus," ujarnya.

Dengan kondisi seperti ini, Cahyo meminta pemerintah agar lebih memperhatikan BPRS. Ia berharap penyaluran KUR juga dapat melibatkan BPRS dan lembaga keuangan masyarakat lainnya yang menyasar sektor mikro.

Selain itu, Cahyo menilai, pemerintah juga harus menggerakkan sektor riil dengan memberikan insentif misalnya insentif pajak. "Dengan begitu, bank syariah dan BPRS akan terbantu jadi tidak hanya di sektor konsumsi saja," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika