REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan ketika membangun Jakarta baru, yang dibutuhkan adalah penataan wilayah dan kota. Ia berkata, jika penataan kota diterapkan, saat ini banyak orang tinggal di bantaran kali.
"Ketika itu kemudian istilahnya ditata ulang, resettlement, digusur. Mereka ke mana harus tinggal. Inilah pertanyaannya. Rumah susun yang disediakan sesuai jumlah mereka-mereka yang membutuhkan," kata Sumarsono di Balai Kota, Selasa (20/12).
Sumarsono melanjutkan jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin melakukan kebijakan yang manusiawi, maka harus disiapkan terlebih dahulu rusunnya sebelum dilakukan penggusuran. "Kita punya target jumlahnya 11.050 sekian untuk unit. Nah sekarang baru berapa unit yang bisa, cuma 3.000. Kalau ini nggak bisa disediakan, mereka tinggal dimana. Karena pembangunan di Jakarta untuk rakyat . Terutama untuk mereka yang tergusur dan mereka yang perlu digusur sekarang berada di bantaran kali," ujarnya.
Di sisi lain, pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan Ibu Kota perlu dua hal penting, salah satunya pengadaan lahan untuk rumah susun dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). "Itu prioritas. Siapapun yang jadi gubernurnya pasti akan jadi prioritas, karena itu terkait dengan kebutuhan langsung standar hidup yang layak untuk mereka-mereka yang terutama selama ini kena penataan kota," katanya.
Perda APBD Tahun Anggaran 2017 sudah disahkan pada Selasa (19/12) lalu dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Turut hadir dalam rapat tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Ketua DPRD DKI Jakarta Presetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.
Disebutkan dalam APBD 2017, dana paling besar di alokasikan untuk pembangunan rusun. Sumarsono sebelumnya menuturkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah menerima sekitar Rp 5 triliun untuk membangun 11.105 unit.
