REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo khawatir dengan liarnya arus informasi di media sosial yang banyak memuat informasi bohong. Ia pun meminta para menteri bersikap aktif menghadapi berita-berita palsu itu.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, untuk menangkal berita-berita menyesatkan yang menyasar pemerintah, Presiden ingin para menteri untuk langsung membuat bantahan.

"Kalau ada berita hoax yang terkait isu-isu pemerintahan, memang Presiden meminta kementerian terkait untuk segera meng-counter dengan isu yang resmi," ujarnya, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/12).

Teten mengatakan, bantahan resmi dari pemerintah penting agar masyarakat memiliki pegangan informasi mana yang dapat dipercaya. Namun begitu, sambung dia, bantahan dari pemerintah terkadang tak cukup jika informasi palsu di media sosial terus disebarkan dari satu akun ke akun lainnya.

Oleh karenanya, Teten mengatakan, perlu ada regulasi yang mengatur bahwa perusahaan media sosial seperti Facebook dan Twitter juga memiliki tanggung jawab atas informasi-informasi hoax yang beredar.

Pemerintah saat ini tengah menggodok beberapa opsi yang akan diberlakukan bagi media sosial. Opsi tersebut antara lain berupa denda dan kewajiban untuk menghapus link berita palsu dalam waktu 24 jam.

Baca juga,  Jokowi Minta Media Online Dievaluasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika