REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mulai 2017 ini, kewenangan pengelolaan SMA dari Pemkot Bandung mulai beralih ke Pemprov Jabar. Menurut Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, Pemkot Bandung dan DPRD Jabar sudah berkomitmen untuk memprioritaskan APBD 2017 kemiskinan.
"Itu komitmen kami dengan dewan. SMA ditarik ke pusat kami bisa gratiskan siswa miskin di swasta," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan belum lama ini.
Menurut Emil, siswa miskin yang ada di swasta nantinya bisa dibantu. Namun, untuk kepastian alokasi APBD 2017 tersebut, Pemkot Bandung masih menunggu evaluasi dari gubernur. Karena, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) juga belum semuanya terhitung.
"Prioritas pokoknya kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kalau anggaran lain-lainnya proporsional karena kan harus bertanggungjawab pada RPJMD dan lainnya," katanya.
Terkait e-budgeting, Emil mengatakan, saat ini masih transisi. Jadi, Pemkot Bandung belum 100 persen menggunakan e-budgeting. Saat ini, yang sudah berdisiplin e-budgeting bari 80 persen.
"Sisanya masih ada hal-hal yang harus disempurnakan," katanya.
Kang Emil pun, mengapresiasi kinerja DPRD Kota Bandung karena bisa menyelesaikan tiga Raperda di akhir 2016. "Ini kerja keras dewan untuk mengesahkan Raperda SOTK jadwal pembahasannya lancar padahal waktunya mepet. Ini benar kerja keras dewan," katanya.
Sementara menurut Ketua DPRD Kota Bandung, Isa Subagja, struktur APBD seperti biasa disusun dulu APBD murninya nanti di perubahan biasanya anggaran akan bertambah. Pada 2016, misalnya di murni total APBD Kota Bandung Rp 6 triliun. Namun, setelah perubahan menjadi Rp 7,3 triliun.
"Ada beberapa hal yang di APBD 2017 sudah tak dianggarkan. Salah satunya, terkait pendidikan SMA," katanya.
Jadi, kata Isa, anggaran untuk pendidikan SMA tersebut nantinya bisa digulirkan lebih banyak lagi untuk SD dan SMP. "Masyarakat yang kurang beruntung bisa dibiayai dari anggaran yang awalnya dialokasikan untuk SMA," katanya.
Isa mengatakan, di APBD 2017 pun porsi belanja untuk masyarakat dialokasikan lebih banyak lagi. Bahkan, nilainya cukup signifikan. "Sekarang, (alokasi belanja untuk masyarakat,red) sudah lebih bagus banyak kegiatan keberpihakan untuk masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika