REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemimpin Front Nasional sekaligus bakal calon Presiden Prancis 2017, Marine Le Pen, menyebut pengambilalihan Crimea oleh Rusia bukan hal ilegal.
Dalam wawancaranya di sebuah stasiun televisi Prancis, pemimpin partai sayap kanan Prancis itu menguatkan langkah Presiden Rusia, Vladimir Putin, bahwa sengketa Crimea harus diakhiri karena memperburuk hubungan Timur-Barat selama beberapa dekade.
''Saya sangat tidak sepakat bila pengambilalihan Crimea disebut ilegal. Referendum sudah dibuat dan warga Crimea memilih bergabung dengan Rusia,'' kata Le Pen seperti dikutip The Independent, Selasa (2/1).
Pada Februari lalu, bergabungnya Crimea dengan Rusia dianggap ilegal karena terkesan dipaksakan oleh Putin. Kremlin lalu menggelar referendum sebulan setelahnya yang menunjukkan lebih dari 95 persen warga Crimea memilih bergabung dengan Rusia. Inggris menyebut referendum itu cacat hukum. Setelah itu, Rusia dijatuhi sanksi dari Uni Eropa dan PBB.
Le Pen yang berjanji akan meningkatkan hubungan dengan Putin bila ia memenangi pilpres Prancis pada 17 April mendatang. Ia juga mengatakan tak ada alasan untuk mempersoalkan kembali hasil referendum tersebut.
Berdasarkan hukum internasional, Crimea secara legal masih menjadi bagian Ukraina dan Prancis. Para pemimpin Inggris dan AS menolak mengakui hasil referendum yang diklaim Moskow itu.
