REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon mendukung keputusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengakhiri hubungan kerja sama militer dengan Australian Defence Force. Namun Fadli Zon menyatakan, pihaknya melalui Komisi I DPR RI bakal meminta keterangan secara resmi kepada TNI soal penangguhan kerja sama militer dengan Australia tersebut. 

Kendati demikian, Fadli Zon  percaya, bahwa TNI telah melalui pertimbangan yang matang dalam mengambil kebijakan penangguhan kerjasama dengan Australia ini. Disebutnya DPR RI mendukung sikap pemerintah untuk mengedepankan kepentingan nasional dalam hal ini. “Tentu saja kami mendukung keputusan TNI tersebut. Karena mereka sudah mempertimbangkan,” jelas Politikus Partai Gerindra, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (5/1).

Kemudian Fadli merespons terkait ditemukannya materi pelatihan militer Australia di pangkalan militer di Perth, yang bermuatan negatif tentang TNI serta adanya unsur penghinaan terhadap Pancasila. Apabila itu terbukti benar, maka harus ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia untuk meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah Australia. Sebab hal ini, telah menyangkut ideologi dasar negara. 

“Penting dilakukan pemerintah Indonesia, agar terbangun mutual trust dalam hubungan kerja sama Indonesia-Australia. Sebab hubungan bilateral yang baik, tak hanya didasarkan unsur saling menguntungkan, tapi juga kesetaraan dan saling  percaya,” tambahnya.

Fadli Zon juga berharap kerja sama militer Indonesia dan Australia dapat kembali berjalan baik. Hubungan kerja sama kedua negara memang strategis dan harus stabil. Sebab, dengan letak geografis berdekatan, kedua negara sama-sama memiliki tantangan keamanan yang tak mudah dan butuh kerja sama kuat.  Seperti melawan terorisme, human trafficking, keamanan maritim, dan ancaman keamanan kawasan lainnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika