REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Filipina menggratiskan alat kontrasepsi bagi yang tidak bisa mendapatkannya, Kamis (12/1). Presiden Rodrigo Duterte ingin mengurangi jumlah kehamilan yang tak direncanakan, khususnya pada kalangan bawah.

Perintah eksekutif ini kemungkinan mendapat pertentangan dari oposisi Gereja Katolik Roma. Pendahulu Duterte juga sebelumnya telah berusaha meloloskan undang-undang penggunakan alat kontrasepsi.

Upaya ini dilakukan bertahun-tahun namun belum juga menemukan titik terang. Pada 2015, Mahkamah Agung menerapkan larangan sementara distribusi implan kontrasepsi setelah komplain dari kelompok anti-aborsi.

Pemerintah telah mengajukan banding. Oposisi utama kebijakan adalah Katolik Roma yang menempati populasi hingga lebih dari 80 persen.  "Prencanaan keluarga adalah upaya penting untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah ingin memotong angka kemiskinan jadi 13 persen pada 2022 dari 21,6 persen tahun lalu," kata Menteri Perencanaan Ekonomi Filipina Ernesto Pernia dilansir BBC.

Pernia mengatakan pemerintah yakin provisi kontrasepsi bisa jadi salah satu cara karena pro-kehidupan, pro-perempuan, pro-anak dan pro-perkembangan ekonomi. Perintah eksekutif Duterte telah meminta prioritas kontrasepsi bagi dua juta perempuan miskin pada 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika