REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution minta Polri menjelaskan kepada publik sehubungan dengan pemberitaan adanya tindakan anarkistis yang diduga dilakukan komunitas tertentu dan juga dikait-kaitkan dengan Polda Jawa Barat. Ia mengatakan publik tentu berharap hal tersebut sama sekali tidak benar adanya.

Sebaliknya publik merindukan kepolisian kita yang profesional dan tidak bertekuk lutut di bawah tekanan kelompok-kelompok yang menampilkan kekerasan. Komnas HAM, kata dia, mengecam segala tindakan anarkis dan kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun dan dengan dalih apa pun, karena hal itu diluar keadaban kemanusiaan, serta telah memicu dan mengganggu kondusivitas kehidupan masyarakat.

"Sebaiknya Kapolda Jawa Barat bersikap lebih bijak, melayani dan mengayomi, hindari langkah-langkah yang bernuansa adu domba antar warga masyarakat," ujar Manajer dalam keterangan tertulisnya Ahad (15/1).

Ia berharap Kapolda Jabar sebaiknya memberi klarifikasi ke publik bahwa tidak benar pemberitaan-pemberitaan bahwa Kapolda Jabar menjadi "pembina" kelompok-kelompok yang menampilkan kekerasan. Sekali lagi, kata dia, publik tentu berharap bahwa hal demikian tidak benar adanya.

Di sisi lain, pihak kepolisian hendaknya segera menuntaskan kasus tindakan anarkistis dan kekerasan tersebut dengan meminta pertanggungjawaban siapa pun aktor intelektual dan pelakunya sesuai hukum yg berlaku. Komnas HAM meminta publik sebaiknya tidak terprovokasi dan menghindarkan tindakan-tindakan yang bernuansa anarkis dan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

"Karena nyata-nyata tindakan kekerasan, di samping tidak beradab, tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan yang terjadi hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan berikutnya," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika