REPUBLIKA.CO.ID,TULUNGAGUNG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla agar para camat dapat menjadi pengawas pertama dalam pengelolaan Dana Desa.

"Di samping ada kementerian, tapi di sini mulai dulu, pendampingnya di atasnya. 'Kan yang mengawasi pasti di atas kan, camat kemudian bupati," kata Wapres di Pondok Pesantren Darul Hikmah Tulungagung, Jawa Timur, Senin (16/1).

Komentar tersebut disampaikan JK setelah meninjau pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Dalam kunjungannya, Wapres didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Menurut Wapres, amanat utama penggunaan Dana Desa adalah untuk menumbuhkan perekonomian dan membangun infrastruktur desa.

"Tadi (di Desa Plandaan) sudah sebagian itu OK penyerapannya dan kekompakannya. Tapi, itu contoh. Kita harapkan yang lain juga dapat menjadi contoh seperti itu," kata dia.

Desa Plandaan merupakan salah satu dari 271 kelurahan di Tulungagung yang menerima Dana Desa dari total yang dikucurkan Presiden Joko Widodo untuk Dana Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,9 triliun atau 36,8 persen dari APBN 2017.

Pendapatan Desa Plandaan pada 2016 mencapai Rp1,3 miliar yang 46,69 persen berasal dari Dana Desa. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan pengawasan penggunaan Dana Desa masih terhambat pengelolaan keuangan yang belum didukung IT.

Ikuti Whatsapp Channel Republika