Rabu 18 Jan 2017 15:36 WIB

Karawang Anggarkan Rp 5 M untuk Pendidikan Kejar Paket

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Dwi Murdaningsih
Warga binaan menjalani Ujian Nasional pendidikan kesetaraan melalui program kejar paket C di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (13/4).(Republika/Agung Supriyanto)
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Warga binaan menjalani Ujian Nasional pendidikan kesetaraan melalui program kejar paket C di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (13/4).(Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk pendidikan kesetaraan. Sampai saat ini banyak siswa di wilayah tersebut yang drop out sekolah. Anggaran tersebut, diperuntukan guna membiayai program kesetaraan pendidikan atau kejar paket A, B dan C.

Bupati Karawang Cellica Nurachadiana prihatin sebab masih banyak anak yang putus sekolah. Karena itu, untuk mewujudkan Karawang cerdas, maka tahun ini sengaja dialokasikan anggaran khusus untuk program kesetaraan.

"Kita ingin, anak-anak di Karawang minimalnya lulus SMP," ujar Cellica, kepada sejumlah media, Rabu (18/1).

Jadi, anak-anak yang putus sekolah ini, nantinya suruh mengikuti program pendidikan kesetaraan. Mereka, bisa mendaftarkan diri di Dinas Pendidikan. Targetnya, 5.000 anak putus sekolah tahun ini bisa mengikuti pendidikan kesetaraan.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Amid Mulyana, mengatakan, baru kali ini dalam sejarah pendidikan di Karawang, peserta pendidikan kesetaraan jumlahnya ribuan. Targetnya, yaitu 5.000 anak putus sekolah.

Saat ini, pihaknya sedang menginventarisasi data calon kepesertaan. Termasuk, menyiapkan lembaga PKBM mana saja yang siap menampung ribuan peserta ini. Mengingat, 5.000 peserta itu akan belajar di PKBM yang telah ditunjuk oleh dinas.

Menurut Amid, alokasi Rp 5 miliar ini merupakan subsidi bagi anak putus sekolah. Asumsimnya, masing-masing anak akan mendapat subsidi sebesar Rp 1 juta. Jadi, selama mereka mengikuti pendidikan kesetaraan, tak dipungut biaya alias gratis. Justru, mereka yang disubsidi oleh pemerintah.

Dengan begitu, pihaknya berharap supaya masyarakat Karawang memanfaatkan program ini dengan baik. Bila ada anak atau tetangga yang putus sekolah, maka diharapkan bisa segera mendaftarkannya. Untuk pendaftaran, bisa melalui PKBM atau ke UPTD terdekat.

Menurut Amid, pihaknya berkeyakinan bila anak putus sekolah di Karawang jumlahnya 5.000 orang. Akan tetapi, hingga saat ini, instansinya belum memiliki data riil mengenai masalah anak putus sekolah ini.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement