REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rusia mendukung sepenuhnya upaya perdamaian antara Palestina dan Israel. Negara itu berharap konflik yang terjadi antara masing-masing pihak secepatnya terselesaikan.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Y Galuzin mengatakan negaranya mendorong agar dialog damai antara Palestina dan Israel dapat dilaksanakan kembali. Dengan demikian, dua pihak yang berkonflik dapat hidup berdampingan di wilayah yang berdekatan dengan tenang dan amam.
"Kami sangat mendukung agar solusi perdamaian antara Palestina dan Israel tercipta serta mendorong agar dialog mengenai hal ini segera dilakukan karena ini sangat penting untuk Timur Tengah," ujar Galuzin di Jakarta, Selasa (31/1).
Ia juga berpendapat, Palestina harus menjadi sebuah pemerintahan yang bersatu. Galuzin melihat saat ini masih terdapat perpecahan di wilayah itu.
Hal itu menurut Galuzin juga menjadi salah satu kendala perdamaian tercipta seutuhnya. Sebelum berdialog dengan Israel, ia menilai Palestina harus bersatu seutuhnya agar memiliki kekuatan untuk menciptakan kekuatan yang sama.
"Kami melihat sangat penting agar Palestina terlebih dahulu bersatu sepenuhnya. Mereka harus menyelesaikan perbedaan yang ada antara pihak-pihak yang bertentangan dalam pemerintahan kemudian mengejar solusi damai dengan Israel," jelas Galuzin.
Perjanjian damai antara Palestina dan Israel pertama kali ditandatangai pada 13 September 1993 lalu. Di dalamnya, kedua pihak harus sepakat membagi wilayah yang diklaim sebagai tanah air mereka, yaitu yang terletak antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania.
Namun, kedua pihak tetap berkonflik dan masing-masing menuding perjanjian yang dibuat telah dilanggar. Upaya perdamaian telah ditengahi oleh sejumlah negara lain seperti Mesir pada Juli 2016 lalu.
Konflik diperburuk dengan pembangunan permukiman Israel di Yerusalem Timur. Hal ini dikecam oleh banyak negara karena hanya membuat situasi sengketa dengan Palestina memburuk
PBB mengeluarkan resolusi untuk mengecam langkah Israel dan lolos dengan dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan. Pembangunan di wilayah yang disebut sebagai Ibu Kota Palestina di masa depan itu tidak boleh terus dilakukan.
Baca juga, PM Israel Ancam Gelar Serangan Lebih Besar ke Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika