REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan masa tenang dalam gelaran Pilkada Serentak 2017 harus betul-betul tenang tanpa adanya aksi demonstrasi. Aksi apa pun meski tidak terkait pilkada, yang dilakukan pada hari terakhir kampanye, tetap akan mengganggu.

"Namanya minggu tenang ya harus tenang. Walaupun sifatnya itu tidak terkait dengan tiga pasangan calon itu (di Pilkada DKI)," tutur dia saat hendak mengikuti rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/2).

Menurut Tjahjo, aksi demonstrasi apapun meski tidak berkaitan dengan pilkada, tetap saja mengganggu masa tenang sebagai rangkaian tahapan pilkada serentak 2017 menjelang hari pencoblosan pada 15 Februari.

"Eksesnya, stabilitas. Ini pasti akan mengganggu minggu tenang pilkada. Setelah pilkada silakan. Kalau mau membuat aktivitas apapun harus izin ke kepolisian. Saya minta, namanya minggu tenang, mau wartawan mau demo, mau apa nanti lah setelah tanggal 15 itu aja," kata dia.

Seperti diketahui, sejumlah pejabat tinggi mengadakan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Senin (6/2). Rapat ini untuk membicarakan soal pengamanan Pilkada Serentak 2017 khususnya di Pilgub DKI Jakarta. 

"Tensi yang cukup tinggi memang ada di DKI, hari ini mau dibahas sama Menko Polhukam. Apa pun kita harus lakukan persiapan agar masyarakat secara maksimal bisa hadir ke TPS," tutur Tjahjo.

Para pejabat tinggi yang ikut rapat di Kemenko Polhukam itu adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksamana, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana, Plt Gubernur Jakarta Soni Sumarsono, Ketua Bawaslu RI Muhammad, Kepala Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius, Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, dan Kepala Staf Umum Panglima TNI Laksda Didit Herdiawan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika