REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam menilai sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam sudah gerah dengan sikap pemerintah yang memandang remeh suara umat Islam di Tanah Air. Sebab, sudah beberapa aksi damai dilakukan dan diikuti jutaan umat Islam Indonesia tidak direspons dengan positif oleh pemerintah.

Padahal, menurut dia, setiap aksi yang dilakukan mereka selalu berjalan tertib dan bermartabat. Namun, balasannya justru pihak kepolisian melakukan kriminalisasi terhadap para ulama.

Karena itu, menurut dia, jika Selasa (21/2) Presiden Joko Widodo tidak mencopot dan menonaktifkan Ahok, para peserta aksi akan bermusyawarah dengan para pimpinan aksi untuk memutuskan langkah selanjutnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan menginap selama tiga hari tiga malam.

"Kalau kita dengar dari rapat korlap yang diikuti 250 korlap, mereka menginginkan menginap tiga hari tiga malam sampai dipenuhi tuntutannya," ujar Hisyam, di Kompleks Parlemen, Senin (20/2).

Kemudian Hisyam mengingatkan 528 kabupaten/kota bakal bergolak kalau tuntutan mereka tak dipenuhi oleh Presiden RI. Tuntutan mereka adalah hentikan kriminalisasi ulama dan penangkapan mahasiswa. Mereka juga menuntut agar Basuki Tjahaja Purnama dicopot sebagai Gubernur DKI Jakarta karena berstatus sebagai terdakwa kasus penistaan agama.

"Pak pimpinan DPR, tolong sampaikan ke Presiden, kalau tuntutan kami tak dipenuhi 528 kabupaten/kota bergolak," katanya.

Tidak hanya itu, dia juga menagih doa Presiden Joko Widodo di Baitullah saat umrah pada Juli 2014. Ketika itu Jokowi  berjanji akan memihak kepada umat saat terpilih menjadi Presiden.

Maka ia menilai wajar jia menagih janji Jokowi tersebut. Apalagi, Hisyam mengatakan, doa waktu itu Jokowi akan memihak umat kalau jadi presiden. "Sekarang mana itu janjinya, doanya dulu," kata Hisyam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika