REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Australia menawarkan pembelaan setia kepada Israel yang mengutuk resolusi PBB yang menyerukan penyetopan pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Pembangunan itu berada di wilayah Palestina yang diduduki Israel.
Dalam sebuah editorial yang diterbitkan surat kabar The Australian, Malcolm Turnbull mengatakan, pada Rabu (22/2), ia tidak akan pernah mendukung resolusi satu sisi PBB. Hal itu ia katakan setelah menyambut Perdana Menteri Israel Binyamin Netanyahu.
"Pemerintah saya tidak akan mendukung resolusi sepihak yang mengkritik Israel yang baru dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dan kami menyesalkan kampanye boikot dirancang untuk mendelegitimasi negara Yahudi," kata Turnbull, dikutip dari The New Arab, Rabu (22/2).
Bulan lalu, Dewan Keamanan PBB menuntut Israel menghentikan permukiman di wilayah pendudukan, ini merupakan pukulan besar untuk kebijakan Israel. Turnbull melimpahi pujian bagi Israel, dan menyebut persahabatan lama antara kedua negara. Di mana Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel pertama yang mengunjungi Australia.
"Israel adalah negara yang ajaib. Yang telah berkembang meskipun adanya invasi, konflik, dan kurangnya sumber daya alam, selain tekad dan kejeniusan rakyatnya," kata Turnbull.
"Sebagai bangsa Kristen mayoritas, kami berbagi warisan budaya yang kaya dari Alkitab, cerita dan nilai-nilai dasar dan konteks sejarah kami, sastra kita, imajinasi kita," katanya. Perdana Menteri juga menegaskan dukungan Australia untuk solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
Kunjungan kenegaraan tersebut telah menimbulkan kemarahan banyak pihak. Sebanyak 60 pemimpin bisnis, akademisi, anggota ulama dan mantan politisi menandatangani surat yang dirilis pada hari Senin (20/2). Surat tersebut mengatakan bahwa Australia tidak harus menyambut Netanyahu. Mereka menyebut kebijakan Netanyahu memprovokasi, mengintimidasi, dan menindas Palestina.
"Israel terus menentang semua panggilan PBB untuk mematuhi hukum internasional sehubungan pembangunan pemukiman ilegal, dan perlakuan terhadap penduduk asli Palestina," kata surat itu berbunyi.
Demonstrasi direncanakan di Melbourne, Canberra. dan Sydney selama kunjungan Netanyahu. Surat itu juga menyerukan kepada pemerintah Australia untuk menilai kembali dukungan sepihaknya untuk pemerintah Netanyahu.
Israel mengesahkan undang-undang baru bulan ini yang melegalkan puluhan pos-pos Yahudi dan ribuan rumah pemukim dibangun di atas tanah warga sipil Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Masyarakat internasional melihat itu adalah pemukiman ilegal dan rintangan besar bagi perdamaian di kawasan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika