REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menganggap wajar ajakan PDIP agar partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK mendukung pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Namun, pihaknya khawatir permintaan dukungan kepada paslon Ahok-Djarot itu sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mendukung Ahok-Djarot di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.  

"Saya kira wajar, pemerintah saya menganggapnya wajar ingin melakukan pengumpulan kekuatan atas partai koalisi agar bersatu mendukung Ahok. Tapi dikhawatirkan ada intervensi," jelas Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/2).

Menurut Muzani, banyak pihak bertanya soal adanya intervensi PDIP pada partai pendukung pemerintah yang lain. Memang Pilkada serentak 2017 diadakan serempak di 101 daerah, tapi hanya di Jakarta yang terlihat stretching sangat serius. Namun, ia paham dengan kondisi tersebut.

Kendati demikian, Muzani mengaku partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak gentar dengan manuver yang dilakukan oleh PDIP

Dari itu, Muzani menegaskan, Gerindra dan PKS akan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki demi memenangkan Anies-Sandi. Diantaranya, dengan melakukan komunikasi dengan partai-partai pengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Dia mengaku tidak ada kontrak politik dari Gerindra-PKS agar partai Poros Cikeas merapat. 

"Kami pun dengan kekuataan yang dimiliki akan berjuang untuk memenangkan Anies. Tapi kami hormati apapun keputusan mereka. Kalau bergabung. Kami terhormat," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika