REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pada 2017-2018 seluruh desa di tanah air sudah teraliri listrik. Tahun lalu, rasio elektrifikasi mencapai 91,26 persen.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan, jika rasio elektrifikasi tersebut ditranslasikan ke dalam jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 252 juta jiwa, maka terdapat sekitar 20 juta orang yang tidak bisa menikmati listrik secara wajar. “Banyak itu, kalau berontak TNI enggak bisa ngatasi,” ujarnya di sela-sela memberi orasi ilmiah dalam acara pengukuhan mahasiswa baru program pascasarjana di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis (23/2).
Jonan menyebutkan, saat ini terdapat 2.500 desa yang tidak ada listrik sama sekali. Lebih dari 35 ribu rumah tangga di desa-desa tersebut belum bisa menikmati listrik. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan program pemasangan home solar system bagi desa-desa yang belum teraliri listrik.
Desa pertama yang dipasang home solar system yakni Desa Sole di Serang Barat Provinsi Banten. Sebanyak 100 home solar system dipasang di desa tersebut dimana setiap rumah akan dipasang empat buah lampu. Home solar system ini memanfaatkan tenaga matahari sebagai energi untuk mengalirkan listrik. “Mudah-mudahan 2017-2018 selesai seluruh desa kita ada listriknya,” harap Jonan yang merupakan alumnus Prodi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unair tersebut.
Di samping itu, terdapat 10 ribu desa yang pemasangan listriknya belum merata. Misalnya satu desa terdapat empat dusun, satu atau dua dusun belum teraliri listrik. Tahun ini, pemerintah akan memasang jaringan listrik yang akan mengaliri 95 ribu rumah tangga. Jonan juga berharap agar tarif listrik tidak mengalami kenaikan.
Untuk percepatan elektrifikasi ini, pemerintah juga membuka kesempatan bagi investor swasta yang ingin membangun jaringan listrik di tanah air. Nantinya, besaran tarif ditentukan berdasarkan persetujuan Menteri ESDM.
“Konsumsi listrik per kapita di Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, kita hanya 1.000 kwh per tahun. Jauh dibandingkan Malaysia yang 4.000 kwh per kapita per tahun, dan kita di bawah Vietnam yang konsumsi listriknya 1.300 kwh per kapita per tahun,” terangnya.
Jonan juga menyinggung terkait penerapan subsidi listrik tepat sasaran. Tahun lalu total subsidi listrik yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 102 triliun, sementara tahun ini turun menjadi Rp 90 triliun. Subsidi ini dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan.