REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir besar yang melanda Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur sejak akhir pekan lalu, kini telah surut. Kendati demikian, warga yang bermukim di kawasan itu masih merasa khawatir jika banjir kembali merendam rumah mereka sewaktu-waktu.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menuturkan, banjir yang terjadi di Cipinang Melayu harus menjadi perhatian serius bagi para pengambil kebijakan di ibu kota. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta sudah semestinya melakukan evaluasi terhadap berbagai program anitisipasi banjir yang diterapkan selama ini.
"Pemprov DKI harus segera mengevaluasi program kerjanya dalam mengatasi banjir di Jakarta, termasuk di Cipinang Melayu. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan para ahli dan perguruan tinggi, agar program tersebut bisa berjalan efektif," ujar Suhaimi kepada Republika.co.id, Jumat (24/2).
Banjir mulai melanda RW 04 Cipinang Melayu sejak Ahad (19/2) lalu. Pada waktu itu, Sungai Sunter meluap dan menyebabkan kawasan tersebut terendam banjir setinggi 1,5 meter. Keesokan harinya, banjir sempat surut selama beberapa jam. Namun, pada Selasa (21/2) dini hari, luapan air Sungai Sunter kembali menerjang RW 04 Cipinang Melayu. Ketinggian banjir yang merendam permukiman warga ketika itu mencapai dua meter lebih.
Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Teguh Hendrawan, sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah memang tidak menganggarkan kegiatan normalisasi Sungai Sunter untuk tahun ini. Sebab, instansinya saat ini tengah fokus mengatasi persoalan di Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan.
Menanggapi hal tersebut, Suhaimi mengatakan, Pemprov DKI seharusnya bisa menggunakan dana darurat bencana dari APBD untuk mengatasi banjir di daerah-daerah yang belum tersentuh program normalisasi pemerintah pusat, termasuk kawasan Cipinang Melayu. "Kalau memang begitu masalahnya, saya pikir anggaran untuk normalisasi Sungai Sunter harus menjadi prioritas dalam APBD Perubahan DKI 2017," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika