REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Koordinator Sahabat Anies-Sandi, Iqbal Farabi mengatakan, pihaknya akan menggunakan strategi baru dan meyakini bahwa pasangan yang diusungnya bakal meraih suara maksimal pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.
"Akan ada strategi pendekatan baru yang kita lakukan untuk menjangkau warga yang tadinya bukan pendukung Anies-Sandi," kata Iqbal Farabi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Ahad (5/3).
Menurut dia, pihaknya masih mengangkat seputar tiga hal utama yaitu pendidikan yang lebih baik, lapangan pekerjaan, dan harga bahan pokok yang murah. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh tim relawan dan pendukung agar melanjutkan perjuangan dalam rangka menjaring simpati dan dukungan warga untuk kembali memilih paslon nomor urut tiga tersebut.
Dari data yang dihimpun oleh sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa jumlah suara yang bakal diterima pasangan yang tersisa cukup berimbang sehingga perlu dilakukan strategi pendekatan baru. "Mari kita lanjutkan perjuangan untuk kemenangan Anies-Sandi dengan mensosialisasikan program, membuka pandangan masyarakat agar mereka tergugah," katanya.
Dia juga mengemukakan bahwa pihaknya sedang gencar bergerilya ke partai-partai pengusung Agus-Sylvi seperti Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, dalam rangka menggalang kekuatan dan dukungan. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menetapkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta masuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta yaitu Basuki T. Purnama-Djarot S. Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. "Selamat kepada pasangan Basuki-Djarot dan Anies-Sandiaga masuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017," kata Ketua KPU Jakarta Sumarno dalam Rapat Pleno Terbuka penetapan pasangan calon dan peluncuran tahapan pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (4/3). Dia berharap kedua pasangan tersebut dapat bersaing dengan sehat dalam putaran kedua sehingga menjadi contoh konsolidasi demokrasi di tingkat nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika