REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Muda Golkar Ahmad Doli Kurnia mengimbau pimpinan Golkar untuk menjaga nama baik partai terkait adanya nama nama kader Golkar yang yang tersangkut KTP-Elektronik (KTP-el).
Menurutnya menjaga nama baik partai itu dengan cara mengikhlaskan kader kader yang tersangkut kasus korupsi KTP-el bila terbukti. Ini demi kepentingan bangsa dan negara, serta demi menjaga nama baik dan kepercayaan rakyat terhadap Partai Golkar.
"Kami semua mengikhlaskan kader yang disebut namanya tersangkut dugaan korupsi pengadaan e-KTP untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku," katanya dalam keterangan kepada Republika.co.id, Rabu (15/3).
Dan kepada nama-nama yang tersangku KTP-el tersebut itupun ia berharap juga bisa ikhlas, jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan kooperatif guna membongkar kasus yang memalukan itu setuntas-tuntasnya. Kepada KPK, selain independen, objektif, tidak tebang pilih, dan transparan, ia juga berharap agar kasus ini dapat dituntaskan secara cepat dan efektif.
"Jangan buang waktu apalagi ada penundaan-penundaan yang berlatar belakang politis. Karena ini bukan saja menyangkut individu, namun juga mempertaruhkan keberadaan partai politik dan institusi DPR," ujar Doli.
Menurutnya publik tidak berharap bila kasus ini berlarut-larut, dan mengganggu konsolidasi partai politik dan DPR. Karena tentunya ini akan mengganggu konsolidasi dan proses politik dan demokrasi kita.
"Kami juga tidak menginginkan ada politisasi untuk tujuan mengkerdilkan partai politik tertentu. Semua yang terlibat harus di hukum tanpa terkecuali," terangnya.
Dalam dakwaan KPK terkait korupsi KTP-el untuk dua tersangka, terdapat daftar nama-nama politisi yang diduga menerima aliran dana korupsi KTP-el, di antaranya sejumlah kader Golkar yaitu Ade Komaruddin yang menerima 100 ribu dolar AS, Melcias Marchus Mekeng yang diduga menerima 1,4 juta dolar AS dan Setya Novanto yang diduga menerima 500an miliar dolar AS.