REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Chairul Imam menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersikap tegas dalam penuntasan kasus proyek pengadaan KTP elektronik. KPK, kata dia, tidak boleh gamang.

"Akan berbahaya jika KPK bermain di ranah yang kelabu. KPK itu tahunya harus hitam dan putih, bukan kelabu," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Perang Politik E-KTP' di Restoran Warung Dauh, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3).

Chairul membandingkan KPK dengan politikus. Kalau politikus, tentu sah-sah saja bermain di ranah yang kelabu dan itu artinya orang tersebut memang pandai berpolitik. Namun, untuk penegak hukum, seperti KPK, tikdak boleh ada di ranah tersebut. KPK mesti mengatakan hitam atau putih.  

Chairul mengakui, kasus KTP-el dengan kerugian mencapai Rp 2,3 triliun ini adalah kasus yang besar. Namun, kasus ini tidak akan menjadi besar jika KPK tidak membuka siapa-sapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Ini akan menjadi kasus yang besar kalau semuanya dibuka. Kalau KPK menutup-nutupi, nah ini bahaya. Bahaya buat KPK-nya karena tidak tuntas masalah korupsi di Indonesia," kata dia.

Chairul pun heran kenapa kasus besar KTP-el ini baru muncul pada saat ini. Padahal, KPK sudah berdiri cukup lama. Kehadiran KPK di awal tentu menjadi harapan semua orang agar korupsi itu menurun dan banyak pihak yang enggan melakukan korupsi.

"Sedihnya lagi kasus ini muncul setelah KPK berjalan sekian tahun. Kita sebagai rakyat Indonesia berharap kan dengan adanya KPK korupsi makin menurun dan orang makin takut. Tapi ini KPK sudah sekian tahun, tapi baru muncul kasus yang besar ini. Sangat disayangkan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika