REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta aspirasi yang disampaikan umat Islam lewat beragam aksi dapat dibaca oleh pemerintah. Pasalnya, umat berulang kali melakukan aksi, dan tentu ada aspirasi di baliknya.

"Aksi seperti itu jika berulang kali terjadi, perlu dibaca aspirasi yang ada di baliknya," kata Haedar kepada Republika.co.id, Selasa (28/3).

Ia menerangkan, pertama, seberapa jauh umat memperoleh ruang yang adil dan demokratis di dalam sistem kehidupan politik saat ini. Sebab, boleh jadi ada yang tidak pas ibarat orang gemuk yang kekecilan baju.

Kedua, lanjut Haedar, di dalam kehidupan politik dan hukum di Indonesia saat ini, memang terkesan masih anomali dari sisi moralitasnya. Pasalnya, tersangka atau terdakwa saja masih bisa berkontestasi politik. "Ini paradoks sistem politik liberal di era reformasi," ujar Haedar.

Terakhir, ia merasa ada problem ambigu perundang-undangan. Semisal, ada petahana yang dinonaktifkan hanya pada masa kampanye, dan diaktifkan lagi begitu masuk masa tenang, yang justru rawan politisasi. "Ini berlaku untuk semua kasus. Boleh jadi, DPR masih banyak kepentingan dalam merumuskan suatu Undang-Undang (UU)," kata Haedar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika