REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof Maksum Machfoedz, angkat suara soal minimnya pengusaha Muslim di jajaran pengusaha terbesar Indonesia. Ia memberikan sejumlah masukan untuk peningkatan kualitas pengusaha Muslim di Indonesia.

Ia menuturkan, distribusi sumber daya pembangunan jadi satu aspek yang harus mendapatkan penataan ulang. Distribusi itu bisa berupa sumber daya manusia, akses keuangan, akses pembuat kebijakan, informasu dan lain-lain.

"Distribusi ini sangat asimetris," kata Maksum kepada Republika, Selasa (28/3) malam. 

Maksum menyontohkan, tata kelola tidak bisa berjalan secara benar bila faktanya, seorang konglomerat memiliki ratusan ribu hektare lahan kebun sawit. Sedangkan, jutaan nahdliyin tidak memiliki lahan satu jengkal pun.

Selain itu, sistem pembangunan harus ditata untuk keadilan, pro rakyat, pro masyarakat kecil dan pro lapangan kerja. Tentu, itu bisa dilakukan dengan segala afirmas yang bisa dilakukan beriringan.

"Kalau tidak segera dibenahi, kecemburuan akan semakin menguat dan kedamaian NKRI pasti terancam," ujar Maksum.

Karenanya, ia tidak heran sukses ekonomi yang terjadi di lapangan sering mengorbankan nahdliyin sebagai masyarakat paling tidak diuntungkan. Nahdliyin, dirasa cuma sebagai korban pembangunan, perekebunan, perumahan dan lain-lain.

"Demi sukses ekonomi, justru pembangunan awur-awuran penuh KKN itu harus dihentikan," kata Maksum. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika