Jumat 31 Mar 2017 20:36 WIB

Majelis Tinggi PPP Sebut Dukungan ke Ahok-Djarot tak Ada Gunanya

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ilham
Politisi senior PPP Zarkasih Nur (tengah).
Foto: Antara/M Agung Rajasa
Politisi senior PPP Zarkasih Nur (tengah).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Tinggi (a'la) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zarkasih Nur mengaku heran dengan beralihnya dukungan PPP Kubu Romahurmuzy ke pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran dua Pilkada DKI Jakarta. Padahal, sebelumnya tidak ada perdebatan di internal PPP agar menyerahkan sepenuhnya ke para kader partai.

Ia melanjutkan, hal ini yang kemudian membuat DPC PPP di DKI mendeklarasikan dukungan ke pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. "Semua DPC ke Anis-Sandi. Makanya saya juga nggak yakin kalau DPW menyatakan itu," kata Zarkasih saat dihubungi pada Jumat (31/3).

Ia pun mempertanyakan konsisten DPP PPP yang menyerahkan kewenangan kepada DPC untuk putaran dua Pilkada, jika memang DPP justru berbalik mendukung pasangan nomor urut dua. Pasalnya, tak ada gunanya dukungan tersebut lantaran akar rumput PPP telah mendukung pasangan Anies-Sandi.

 

"Sudah tahu Anies tapi kok tiba-tiba ada berita itu. Makanya saya bilang kan. Andai kata kawan-kawan DPP mengatakan mendukung Ahok ya tidak ada gunanya, kan sudah semua mendukung Anies. Itu masalahnya," katanya.

Ia pun berharap elit DPP PPP tidak benar-benar mendukung pasangan Ahok-Djarot. Lantaran jika iya, sama saja melanggar Khittah atau dasar perjuangan partai yang berasaskan Islam.

Ia pun menduga ada faktor lain yang membuat beralihnya dukungan DPP PPP ke Ahok-Djarot. Pasalnya, ada informasi permintaan agar PPP bersama koalisi pendukung pemerintah merapat ke Ahok-Djarot dengan sejumlah konsekuensi, yakni terancam kehilangan legalitas kepengurusan.

"Terdengar sih iya (terancam legalitas), tapi saya nggak meyakini. Karna di demokrasi dengan situasi berkembang saat ini nggak mungkin. Dan mudah-mudahan saja tidak," kata Zarkasih.

Sementara, Ketua DPP PPP Kubu Romi, Saifullah Tamliha membantah informasi bahwa bergabungnya kubu Romi ke Ahok-Djarot lantaran ada intervensi dari pemerintah terkait legalitas kepengurusan. Menurutnya, merapatnya PPP ke Ahok-Djarot semata-mata menguatkan dukungan koalisi partai pendukung pemerintah demi Pemilu 2019.

"Nggak benar itu. Saya merasa nggak mendengar (soal ancaman itu), ini solidaritas semata. Kan selama ini mereka (partai koalisi) sering mengajak kita bersama-sama," katanya.

Karenanya, ia mengakui dukungan yang diberikan PPP itu juga kecenderungannya berdasarkan alasan strategis politis. "Karna PPP selama ini udah merasa nyaman berkoalisi dengan PDIP, Hanura, PKB, Golkar, PKP, Nasdem," katanya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement