Selasa 04 Apr 2017 20:44 WIB

Yappika: DPD RI Dibegal Orang yang Haus Kekuasaan

Rep: Fuji EP/ Red: Bayu Hermawan
 Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto pada sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/4).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto pada sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajer Advokasi Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), Hendrik Rosdinar mengatakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah dibajak oleh kepentingan partai politik (Parpol). Nantinya DPD RI tidak akan lagi memperhatikan kepentingan daerah.

"Kepentingan daerah tidak lagi mampu terakomodasi dalam sistem lembaga perwakilan kita karena DPD telah dibegal oleh sekelompok orang yang haus kekuasaan," kata Hendrik kepada Republika.co.id saat menyampaikan Tritura Pembenahan Parlemen Indonesia di Gedung PP Muhammadiyah, Selasa (4/4).

Hendrik menjelaskan, saat ini DPD RI tidak lagi mencerminkan lembaga perwakilan dari daerah. DPD RI juga tidak lagi mencerminkan lembaga yang memperjuangkan aspirasi dari daerah. Sebab, DPD RI telah dibajak oleh kepentingan parpol.

Dijelaskannya, ketika DPD RI sudah diwarnai oleh mayoritas parpol atau sudah dibajak parpol. Maka keberadaan DPD RI tidak lagi mencerminkan semangat desentralisasi. Hendrik juga menyampaikan, mengenai peristiwa kekerasan atau tawuran ala anak STM di gedung paripurna DPD RI adalah kemunduran demokrasi.